Baca tanpa iklan
"Save the Children mengutuk serangan ini sebagai pelanggaran Hukum Humaniter Internasional," kata Inger Ashing, Kepala Eksekutif Save the Children dalam sebuah pernyataan.
"Kami ngeri atas kekerasan yang dilakukan terhadap warga sipil tak berdosa dan staf kami, yang berdedikasi kemanusiaan, mendukung jutaan anak yang membutuhkan di seluruh Myanmar."
"Investigasi atas sifat insiden itu terus berlanjut tetapi serangan terhadap pekerja bantuan tidak dapat ditoleransi."
Sementara itu, Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar (NUG) menyebut insiden itu sebagai 'pembantaian Natal di negara bagian Karenni'.
NUG menyatakan bahwa pasukan junta telah menahan sejumlah penduduk desa dan pelancong yang belum dikonfirmasi dan menghancurkan properti mereka.
"Saat dunia merayakan Natal dan pesan perdamaiannya, NUG mengulangi tuntutannya pada komunitas internasional untuk bertindak segera dan tegas untuk mengakhiri kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang meningkat oleh junta militer terhadap rakyat Myanmar," kata NUG.
Baca juga: Militer Myanmar Tembaki Sebuah Desa dari Udara, Sembilan Orang Termasuk Dua Anak-anak Tewas
Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih sebelumnya dan menahan banyak pejabat tinggi, termasuk Aung San Suu Kyi yang dipenjara awal bulan ini.
Sejak kudeta, militer telah mencoba untuk menegaskan kekuasaannya atas rakyat melalui kekuatan.
Badan-badan PBB, kelompok hak asasi dan wartawan lokal telah mendokumentasikan pembantaian, penangkapan massal, penyiksaan, pemindahan paksa, laki-laki, perempuan dan anak-anak dibunuh dengan impunitas, persenjataan berat yang digunakan oleh pasukan junta untuk menyerang desa dan membasmi kelompok perlawanan bersenjata, hingga pemblokiran bantuan kemanusiaan.
Menurut kelompok advokasi Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), militer telah membunuh lebih dari 1.300 orang dan menangkap lebih dari 11.000.
Junta telah menolak data AAPP yang dikutip oleh PBB, dan menuduhnya bias.
Baca juga artikel lain terkait Krisis Myanmar
(Tribunnews.com/Rica Agustina)