TRIBUNNEWS.COM, MOSKOW -- Situasi politik di perbatasan Rusia-Ukraina semakin mencekam.

Ancaman perang semakin dekat setelah Rusia mengakui kemerdekaan dua bagian di Ukraina Timur.

Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Luhansk dan Donetsk, dua wilayah Ukraina itu telah merdeka.

Luhansk dan Donetsk yang membentang sejauh 6.500 kilometer di Ukraina Timur selama ini menjadi wilayah yang pro Kremlin, di mana sebagian besar warganya adalah keturunan Rusia.

Baca juga: Presiden Zelenskyy: Perbatasan Ukraina Akan Tetap Utuh, Meskipun Rusia Akui Kemerdekaan DPR dan LPR

Akibatnya, wilayah tersebut semakin terancam perang habis-habisan.

Putin tanpa dasar telah menuduh pasukan Ukraina melakukan "genosida" dan menyalahkan Kyiv atas kelanjutan pertumpahan darah di masa depan di wilayah tersebut.

Akan tetapi, sebelum pengakuan resminya atas negara-negara yang memisahkan diri, Putin menghabiskan sebagian besar pidatonya dengan mengecam Ukraina, NATO, dan AS karena gagal mengatasi ancaman keamanan yang diajukan oleh Kremlin dalam beberapa bulan terakhir.

Baca juga: Vladimir Putin Kirim Tentara Perdamaian ke Wilayah Ukraina yang Pro-Rusia

“Jika Ukraina bergabung dengan NATO, itu akan menjadi ancaman langsung bagi keamanan Rusia,” kata pemimpin Rusia itu.

Dia meremehkan Ukraina sebagai negara yang tidak pernah memiliki tradisi kenegaraan asli, menuduh AS memeras Rusia dengan ancaman sanksi, dan memperingatkan upaya Barat yang mencoba meyakinkan Rusia bahwa NATO adalah aliansi yang cinta damai dan murni defensif.

Putin menambahkan, “Kami tahu nilai sebenarnya dari kata-kata seperti itu.”

Meskipun Putin tidak secara langsung mengatasi kekhawatiran yang berkembang bahwa Rusia berencana untuk menyerang Ukraina, ia tampaknya meletakkan dasar untuk perang dengan mengkarakterisasi potensi serangan militer Rusia sebagai tindakan membela diri.

"Moskow memiliki hak untuk mengambil tindakan pembalasan untuk memastikan keamanannya sendiri. Itulah tepatnya yang akan kami lakukan,” tegas Putin.

Sementara itu, mengutip The Telegraph, AS mengklaim, Kremlin telah menyusun daftar orang-orang terkemuka Ukraina yang akan dibunuh atau dipenjarakan setelah invasi militer Rusia.

Baca juga: Saat Nenek 79 Tahun dari Ukraina Berlatih Perang, Demi Lindungi Anak Cucu dari Serangan Rusia

Sebuah surat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari seorang diplomat senior AS mengatakan bahwa Rusia akan menegakkan setiap pendudukan Ukraina dengan pembunuhan, penyiksaan dan "penderitaan manusia yang meluas".

Target yang mungkin akan mencakup tidak hanya politisi dan kepala keamanan tetapi anggota masyarakat sipil, seperti jurnalis dan aktivis anti-korupsi.

Banyak yang telah menjadi kritikus terkemuka Moskow, terutama melalui umpan media sosial.

Surat itu ditulis oleh Bathsheba Crocker, duta besar Amerika untuk kantor hak asasi manusia PBB di Swiss.

PBB telah mengoperasikan misi pemantauan hak asasi manusia ke Ukraina sejak serangan militer Rusia ke sisi timur negara itu pada tahun 2014.

"Saya ingin menyampaikan kepada Anda informasi yang sangat mengganggu baru-baru ini yang diperoleh oleh Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran setelah invasi lebih lanjut sedang direncanakan," tulis Crocker.

Dia menambahkan, "Tindakan ini, yang dalam operasi Rusia di masa lalu termasuk pembunuhan yang ditargetkan, penculikan/penghilangan paksa, penahanan yang tidak adil, dan penggunaan penyiksaan, kemungkinan akan menargetkan mereka yang menentang tindakan Rusia."

rocker tidak merinci intelijen apa yang menjadi dasar kecurigaan AS. Namun dia menambahkan: "Secara khusus, kami memiliki informasi yang kredibel yang menunjukkan pasukan Rusia membuat daftar warga Ukraina yang diidentifikasi untuk dibunuh atau dikirim ke kamp-kamp setelah pendudukan militer."

Korban potensial lainnya, dapat mencakup agama dan etnis minoritas dan orang-orang LGBTQI+. Setiap protes yang meluas terhadap pendudukan Rusia akan disambut oleh “kekuatan mematikan”.

Sanksi Ekonomi AS Untuk Luhansk dan Donetsk

Amerika Serikat (AS) pada Senin (21/2/2022) menjatuhkan sanksi keuangan di wilayah pemberontak Ukraina timur, Donetsk dan Luhansk, yang baru diakui kemerdekaannya oleh Rusia.

AS juga memperingatkan, setelah sanksi pertama ini akan ada lebih banyak lagi hukuman yang dijatuhkan jika perlu.

Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan, Presiden Joe Biden akan mengeluarkan perintah eksekutif untuk melarang investasi, perdagangan, dan pembiayaan baru oleh orang-orang AS dari, ke, atau di wilayah yang disebut DNR dan LNR Ukraina.

Dikutip dari kantor berita AFP, DNR dan LNR adalah kode untuk wilayah Donetsk dan Luhansk yang diduduki pemberontak pro-Rusia di Ukraina timur.

"Perintah itu akan memberikan wewenang untuk menjatuhkan sanksi kepada siapa pun yang bertekad beroperasi di wilayah-wilayah Ukraina itu," kata Psaki.

Ia menambahkan, tindakan itu terpisah dari sanksi Barat lebih luas yang siap diterapkan jika Rusia menginvasi Ukraina lebih jauh.

Donetsk dan Luhansk--dua wilayah yang memproklamirkan diri sebagai republik--sudah memiliki hubungan sangat terbatas dengan warga AS.

Namun, sanksi tersebut menandai fase baru dalam apa yang bisa segera menjadi konfrontasi Timur-Barat paling berbahaya sejak runtuhnya Uni Soviet.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengecam pengakuan Rusia atas wilayah separatis sebagai tanda bahwa Presiden Vladimir Putin tidak tertarik pada diplomasi.

Blinken berujar, mengakui kemerdekaan dua wilayah itu secara langsung bertentangan dengan komitmen yang diklaim Rusia untuk diplomasi, dan merupakan serangan yang jelas terhadap kedaulatan Ukraina.

"Keputusan Rusia adalah contoh lain dari ketidakhormatan mencolok Presiden Putin terhadap hukum dan norma internasional," kata Blinken.

Ia menambahkan dalam twit terpisah, Amerika Serikat akan mengambil langkah yang tepat dalam koordinasi dengan para mitra.

Kremlin selama berminggu-minggu membantah rencana invasi Rusia ke Ukraina, tetapi pada saat yang sama juga membangun kekuatan besar pasukan dan persenjataan berat di tiga sisi negara tetangganya itu.

Tak lama setelah mengakui kemerdekaan mereka, Putin memerintahkan pasukan ke Donetsk dan Luhansk sebagai penjaga perdamaian.

Gedung Putih mengatakan, setelah Putin mengakui Donetsk dan Luhansk sebagai wilayah merdeka, Biden berbicara melalui telepon dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky selama 35 menit untuk menegaskan kembali komitmen AS terhadap kedaulatan Ukraina.

Dia juga memaparkan rencana sanksi terhadap Rusia. Biden kemudian berbicara selama setengah jam dengan dua sekutu penting Eropa yaitu Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz, kata seorang pejabat.

Ketiga pemimpin itu sangat mengecam keputusan Putin dan mendiskusikan bagaimana mengoordinasikan tanggapan mereka.

Adapun Gedung Putih belum menanggapi pertanyaan tentang apakah masih ada pertimbangan atas KTT yang disarankan antara Biden dan Putin. (Kontan/Barratut Taqqiyah Rafie/Kompas.com/Aditya Jaya Iswara)