TRIBUNNEWS.COM - Pasukan Rusia telah meledakkan pipa gas alam di kota Kharkiv, Ukraina.

Hal tersebut disampaikan oleh dinas komunikasi khusus dan perlindungan informasi Ukraina, Minggu (27/2/2022), sebagaimana dikutip dari CNA.

Tidak jelas seberapa penting pipa itu dan apakah ledakan itu dapat mengganggu pengiriman gas ke luar kota atau negara.

Meskipun perang, Ukraina terus mengirimkan gas alam Rusia ke Eropa.

Seperti diketahui, Presiden Rusia telah melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina.

Baca juga: Pasukan Rusia Maju dari Segala Arah, Minggu Pagi 2 Ledakan Besar Terjadi di Sekitar Vasylkiv

Baca juga: Perbandingan Militer Rusia dan Ukraina: Anggaran Beda 10 Kali Lipat, Ukraina Tak Miliki Kapal Selam

Menurut badan pengungsi PBB, hampir 116.000 orang terpaksa mengungsi ke negara-negara tetangga.

Puluhan ribu lainnya diperkirakan mengungsi di Ukraina, dengan banyak yang pindah ke wilayah barat yang tidak terlalu terpengaruh di negara itu.

Menteri Kesehatan Ukraina, Viktor Lyashko, mengatakan 198 warga sipil, termasuk tiga anak-anak, tewas dalam konflik itu dan 1.115 terluka.

AS, UE, dan sekutu Barat telah meningkatkan sanksi terhadap Rusia, menargetkan bank, kilang minyak, dan ekspor militer.

Presiden Ukraina Zelenskyy telah berjanji untuk tidak menyerah dan terus berjuang untuk membela negaranya.

Zelenskyy mengatakan negaranya telah menggagalkan rencana Rusia untuk menggulingkannya dan mendesak Rusia untuk menekan Putin agar menghentikan konflik.

Sementara itu, Rusia menuduh Ukraina memperpanjang konflik dengan menolak untuk menerima tawaran negosiasi di negara tetangga Belarusia, di mana Rusia telah menempatkan ribuan tentara.

Dikutip dari Al Jazeera, PBB mengatakan telah mengkonfirmasi sedikitnya 240 korban sipil, termasuk setidaknya 64 orang tewas, dalam pertempuran di Ukraina yang meletus sejak invasi Rusia, meskipun diyakini angka sebenarnya jauh lebih tinggi karena banyak laporan korban masih belum diketahui.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menyampaikan hitungan dari kantor hak asasi manusia PBB, yang memiliki metodologi dan prosedur verifikasi yang ketat tentang korban akibat konflik.