Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, SEOUL - World Taekwondo mencabut sabuk hitam kehormatan taekwondo Presiden Rusia Vladimir Putin karena membawa negaranya melancarkan invasi ke Ukraina.
Dikutip dari laman Al Jazeera, Selasa (1/3/2022), organisasi tersebut mengaku bahwa mereka akan bergabung dengan Komite Olimpiade Internasional dalam melarang bendera dan lagu Rusia ditampilkan pada acara-acaranya.
"World Taekwondo mengutuk keras serangan brutal terhadap nyawa tak berdosa di Ukraina, yang bertentangan dengan visi World Taekwondo yakni 'Perdamaian Lebih Berharga dari Kemenangan', dan nilai-nilai rasa hormat serta toleransi yang dijunjung World Taekwondo. #PerdamaianLebihBerhargaDariKemenangan," cuit organisasi itu dalam akun Twitternya @worldtaekwondo, pada Senin (28/2/2022).
Sementara itu sebelumnya, situs web Federasi Judo Internasional (IJF) juga menyatakan bahwa organisasi itu telah menskors Presiden Rusia Vladimir Putin dari jabatannya sebagai 'Presiden Kehormatan dan Ambasador'.
Sejak 2008 lalu, Putin memang telah mendapatkan status tersebut.
"Mengingat konflik perang yang sedang berlangsung di Ukraina, Federasi Judo Internasional mengumumkan penangguhan status tuan Vladimir Putin sebagai Presiden Kehormatan dan Ambasador Federasi Judo Internasional," kata IJF dalam sebuah pernyataan.
Baca juga: Perang Rusia Vs Ukraina, Apa Tujuan Akhir Vladimir Putin?
Dikutip dari laman Sputnik News, Minggu (27/2/2022), pernyataan federasi itu muncul di tengah berlanjutnya operasi militer Rusia di Ukraina yang diumumkan oleh Putin pada 24 Februari lalu.
Perlu diketahui, pada tanggal tersebut, Putin mengumumkan dimulainya operasi militer khusus yang bertujuan untuk melakukan 'demiliterisasi dan denazifikasi Ukraina'.
Dalam pidatonya yang disiarkan televisi kepada negara tersebut, ia mengatakan bahwa otoritas Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Lugansk (LPR) yang memproklamirkan diri 'merdeka dari Ukraina', telah meminta bantuan Rusia di tengah aksi penembakan intensif yang diklaim dilakukan oleh pasukan Ukraina.
Sementara pada 21 Februari lalu, Putin menandatangani dekrit yang mengakui kedaulatan DPR dan LPR yang disebut Republik Donbass itu.
Baca juga: Presiden Prancis Macron Telepon Putin Bahas Ukraina, Minta Rusia Terapkan Gencatan Senjata