Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Di bawah pemerintahan Fumio Kishida, harga saham telah menurun secara bertahap, dan Perdana Menteri Fumio Kishida mengalami kesulitan untuk merespons.

"Evaluasi pelaku pasar terhadap "kapitalisme baru", yang menekankan pada distribusi, masih buruk. Karena pembatasan kegiatan ekonomi dengan penyebaran virus corona dan tingginya harga minyak mentah serta invasi Rusia ke Ukraina. Muncullah adegan mencolok di mana partai oposisi bersikap defensif dalam musyawarah Diet," ungkap seorang pedagang saham Jepang kepada Tribunnews.com, Senin (14/3/2022).

Kekhawatiran tentang kemerosotan ekonomi menyebar karena situasi pengetatan di Ukraina.

Dan harga penutupan Nikkei Stock Average turun menjadi 24.717,53 yen pada tanggal 9 Maret selama 4 hari kerja berturut-turut, memperbarui harga terendah tahun ini.

Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno mengatakan bahwa ia akan "memonitor ketat tren pasar dengan rasa was-was" dan menekankan gagasan bekerja pada langkah-langkah melawan melonjaknya harga minyak mentah.

"Pada saat yang sama, kami akan memobilisasi semua tindakan seperti sistem pajak promosi kenaikan upah untuk menciptakan lingkungan di mana perusahaan dapat memikirkan untuk menaikkan upah," ungkap Matsuno pada konferensi pers, 7 Maret 2022 lalu.

Baca juga: Hacker Ancam akan Ungkapkan 150.000 Data Denso Jepang kepada Umum

Harga saham yang kuat kembali ke waktu ketika harga saham pulih ke level 30.000 yen setelah pengumuman pengunduran diri mantan Perdana Menteri Yoshihide Suga pada 3 September 2021.

Pada tanggal 29 September 2021, ketika Perdana Menteri Kishida memenangkan pemilihan presiden LDP, jatuh di bawah level 30.000 yen sedini mungkin, dan terus menurun sejak saat itu.

Perdana Menteri Kishida menyebutkan pada konferensi pers pada tanggal 4 Oktober 2021, setelah pelantikan pemerintahan, tinjauan perpajakan pendapatan keuangan, yang telah ditunjukkan sebagai "perlakuan istimewa bagi orang kaya."

Dalam pernyataan keyakinannya, dia menyatakan niatnya untuk mencapai "siklus pertumbuhan dan distribusi yang baik," dengan mengatakan bahwa "kebijakan neoliberal telah menciptakan perpecahan serius antara si kaya dan si miskin."

Sebagai bagian dari upaya itu, pada bulan November 2021 mereka meminta komunitas bisnis untuk menaikkan upah dengan mengatakan, "Saya mengharapkan kenaikan upah lebih dari 3 persen," kata PM Kishida saat itu.

Namun, tidak dapat disangkal bahwa kebijakan ekonomi Perdana Menteri Kishida kurang berdampak.

Di bawah pemerintahan kedua Shinzo Abe, yang menekankan pertumbuhan ekonomi, harga saham naik karena pelonggaran moneter skala besar Bank of Japan, dan dikatakan bahwa "harga saham yang kuat mendukung peringkat persetujuan Kabinet."