TRIBUNNEWS.COM, BRUSSEL - Negara-negara anggota Uni Eropa gagal menyepakati proposal larangan atau embargo impor minyak dan gas Rusia.

Kegagalan mengakhiri 10 hari negosiasi di antara negara anggota blok. Hungaria memimpin sekelompok negara yang menolak sanksi usulan Uni Eropa itu.

Pernyataan disampaikan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Joseph Borrel, dikutip Rusia Today, Senin (16/5/2022).

“Kami akan melakukan yang terbaik untuk membuka kebuntuan situasi. Saya tidak bisa memastikan itu akan terjadi, karena posisinya (menentang) cukup kuat,” kata Borrel.

Usulan embargo minyak mentah Rusia adalah bagian dari paket sanksi keenam, yang diusulkan pada 4 Mei, menyusul serangan militer Rusia ke Ukraina.

Borrell mengakui beberapa negara anggota menghadapi lebih banyak kesulitan karena mereka lebih bergantung pada migas Rusia.

Posisi wilayahnya terkurung daratan, dan mereka hanya memiliki minyak melalui pipa, dan semua berasal dari Rusia.

Baca juga: Jerman Tak Siap Embargo Gas Rusia, Cina Ingatkan Ancaman Kelaparan Global

Baca juga: Embargo Impor Migas Rusia, Uni Eropa Hancurkan Ekonomi Mereka Sendiri

Baca juga: PM Hungaria Victor Orban Samakan Embargo Minyak Rusia Seperti Serangan Nuklir

Negara-negara Uni Eropa yang sangat bergantung pada minyak Rusia, termasuk Hungaria, Republik Ceko, Slovakia dan Bulgaria.

Mereka berulang kali menyuarakan keberatan mereka terhadap larangan tersebut. Pemerintah Hungaria mengatakan embargo akan menghantam perekonomian negara itu.

Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjarto mengatakan blok tersebut gagal menemukan cara untuk mengurangi kerusakan akibat embargo.

Sejak akhir Februari, kekuatan brat telah memberlakukan sanksi berat terhadap Rusia atas operasi militernya di Ukraina.

Sanksi tersebut termasuk melarang impor batu bara, membekukan aset Rusia, menutup penerbangan pesawat Rusia, memasukkan berbagai perusahaan Rusia e daftar hitam.

Selain melarang pesawat UE dari wilayah udaranya, tanggapan Rusia sejauh ini sebagian besar terbatas pada sanksi terhadap perusahaan tertentu yang terkait penyitaan aset Rusia.

Sebagai respon balik lain, Rusia meminta negara-negara yang tidak bersahabat membayar gas alam Rusia dalam mata uang rubel.