TRIBUNNEWS.COM - Menteri Luar Negeri Swedia, Ann Linde pada Selasa (17/5/2022) pagi telah menandatangani permohonan yang menyatakan negara itu ingin bergabung dengan NATO.

Langkah tersebut menandai langkah resmi Swedia untuk bergabung dengan aliansi militer pimpinan AS, mengakhiri netralitas militer selama beberapa dekade saat invasi Rusia ke Ukraina memicu evolusi dramatis dalam keamanan dan geopolitik Eropa.

"Rasanya sangat besar, sangat serius, dan rasanya kami telah sampai pada keputusan yang terbaik untuk Swedia," kata Linde, sebagaimana dilansir CNN.

“Kami tidak tahu berapa lama, tapi kami hitung bisa sampai satu tahun."

“Sekarang minggu ini, permohonan ini akan diajukan, bersama dengan Finlandia, dalam satu atau dua hari, dan kemudian akan diproses oleh NATO," jelasnya.

Baca juga: Austria Tegaskan Mereka Netral, Belum Ingin Jadi Anggota NATO

Baca juga: TV Rusia Sebut Putin akan Luncurkan Nuklir ke Perbatasan Eropa Jika Finlandia dan Swedia Gabung NATO

Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson mengatakan pada Senin bahwa negara itu harus bergabung dengan NATO bersama dengan negara tetangga Finlandia untuk memastikan keselamatan rakyat Swedia.

Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, masuknya dua negara Nordik ke NATO tidak akan menciptakan ancaman bagi Rusia.

Penolakan Turki

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan mengatakan delegasi dari Swedia dan Finlandia tidak perlu repot-repot datang ke Ankara untuk berdiskusi.

Erdogan telah mengonfirmasi penentangan Turki terhadap keanggotaan NATO untuk Finlandia dan Swedia.

Dia menolak proposal oleh negara-negara Nordik yang mengirim delegasi ke Ankara untuk mengatasi masalah tersebut.

"Kami tidak akan mengatakan 'ya' kepada (negara-negara) yang menerapkan sanksi kepada Turki untuk bergabung dengan organisasi keamanan NATO," kata Erdogan pada konferensi pers pada Senin (16/5/2022), sebagaimana dilansir Al Jazeera.

Pernyataan Erdogan tersebut merujuk pada keputusan Swedia tahun 2019 untuk menangguhkan penjualan senjata ke Turki atas operasi militernya di tetangga Suriah.

Turki juga menuduh dua negara penawar menyembunyikan kelompok-kelompok teroris, termasuk Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang dimasukkan dalam daftar hitam oleh Ankara, Uni Eropa dan Amerika Serikat.