Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Senator Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik, Rand Paul menyarankan negaranya meminjam uang ke China untuk memberi bantuan kepada Ukraina.
Hal ini disampaikan Paul dalam sebuah wawancara dengan Breitbart, dikutip dari Ria Novosti, Jumat (20/5/2022).
Menurut Paul, pinjaman tersebut diharuskan karena anggaran AS tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban yang dijanjikan kepada Ukraina.
"Saya pikir penting untuk mengetahui bahwa kami tidak punya uang untuk dikirim, kami harus meminjam dari China untuk mengirim dana ke Ukraina," kata Paul.
Kendati demikian, ia mengakui meminjam uang untuk memberikan bantuan militer ke negara lain itu tidak dibenarkan.
Baca juga: AS akan Persenjatai Ukraina dengan Rudal Anti-Kapal Canggih untuk Lawan Angkatan Laut Rusia
Baca juga: Bilang Ingin Vladimir Putin Dibunuh, Senator AS Ini Dikecam Dubes Rusia hingga Gedung Putih
Bahkan, ia pun merasa akan ada banyak politisi dari Republikan yang menentang pinjaman tersebut.
"Saya percaya mayoritas akan setuju dengan pinjaman ini, termasuk banyak Republikan, jika itu adalah program sosial baru."
"Tetapi ketika menyangkut bantuan militer ke negara lain, mereka tidak mungkin mengatakan bahwa kami dapat mengambil uang ini, bahwa ini adalah pinjaman yang dibenarkan," kata politisi itu.
Seperti diketahui, Senat AS sebelumnya menyetujui paket bantuan baru senilai $40 miliar atau setara lebih dari Rp 558 triliun kepada Ukraina.
Bahkan, mereka telah mengirimkan RUU tersebut kepada Presiden Joe Biden untuk ditandatangani.
Baca juga: Uni Eropa dan AS Diminta Sita Aset Rusia, Menkeu Janet Yellen: Amerika Tidak Miliki Kewenangan Hukum
Baca juga: AS Klaim Korea Utara akan Lakukan Uji Coba Rudal Jarak Jauh, Jelang Perjalanan Biden ke Asia
Paket tersebut mencakup bantuan militer, ekonomi dan kemanusiaan ke Ukraina, serta berbagai alokasi.
Presiden AS Joe Biden awalnya meminta $33 miliar, tetapi Kongres memutuskan untuk meningkatkan jumlah itu.
Sebelumnya, Gedung Putih, Departemen Luar Negeri dan Pentagon mendesak anggota parlemen untuk bergegas, memperingatkan bahwa pada 19 Mei mereka akan kehabisan sumber daya keuangan untuk membantu Ukraina.
Namun, pengesahan RUU itu terhambat oleh Rand Paul dari Partai Republik, yang menuntut pengawasan yang lebih besar atas pengeluaran.
Paul mengakui keberatan karena amandemennya tidak dibuat.
Selain itu, Paul menyebut tak ingin mengorbankan ekonomi AS untuk membantu Ukraina.
"Saya khawatir mengirim uang itu tanpa seseorang yang mengawasinya. Saya pikir kebanyakan orang Amerika ingin tahu (bagaimana uang itu dibelanjakan), bahkan jika mereka bersimpati kepada Ukraina," kata Paul.
Tetapi, RUU tersebut akhirnya disetujui berkat langkah-langkah prosedural khusus yang diambil oleh Pemimpin Mayoritas Demokrat, Chuck Schumer.
Paul Sempat Tunda Bantuan ke Ukraina
Seorang Senator Amerika Serikat Rand Paul telah menunda pengiriman paket bantuan ke Ukraina senilai 40 miliar dolar AS.
Ia mengungkapkan, tidak bisa menyelamatkan Ukraina dengan menghancurkan ekonomi AS.
Dikutip dari Reuters, Paul mengaku dirinya memblokir pemungutan suara pada paket bantuan itu pada Kamis (12/5/2022).
Paul telah menunda pemungutan suara selama seminggu lagi.
Paul menuntut agar menambahkan ke RUU yang memberikan wewenang baru kepada inspektur jenderal khusus untuk mengawasi bagaimana bantuan Ukraina itu dibelanjakan.
"Saya pikir kita harus memiliki seorang inspektur jenderal," kata Paul kepada CNN awal pekan ini.
"Kami memiliki satu di luar sana dan mengawasi pembelanjaan Afghanistan. Dia sangat pandai dalam hal itu. Anda tidak perlu menunggu janji. Dia punya tim dan berjalan. Dan saya pikir itulah yang harus kita lakukan," tambahnya.
Padahal saat itu Senat diperkirakan akan meloloskan RUU terkait bantuan ke Ukraina.
Baca juga: Tentara Ukraina yang Menyerah di Mariupol Didaftarkan sebagai Tawanan Perang
Baca juga: G7: Jerman Menjanjikan Hibah 1 Miliar Euro untuk Ukraina
Langkahnya ini dilakukan dengan mempertimbangkan pada kondisi ekonomi negaranya.
Ia mengaku AS tak bisa mengorbankan ekonominya demi menyelamatkan Ukarina yang saat ini sedang berperang dengan Rusia.
"Sumpah jabatannya adalah konstitusi AS bukan untuk negara asing mana pun."
"Kita tidak bisa menyelamatkan Ukraina dengan menghancurkan ekonomi AS," kata Paul.
Sehingga penundaan ini, sempat memperlambat upaya AS memberikan lebih banyak bantuan ke Ukraina.
(Tribunnews.com/Maliana)