TRIBUNNEWS.COM, SARAJEVO - Milorad Dodik, tokoh Kepresidenan Serbia dari Bosnia dan Herzegovina, mengumumkan kemungkinan deklarasi kemerdekaan Republika Srpska.

Dikutip Southfront.org, Jumat (20/5/2022), pemerintah Sarajevo mengungkapkan keprihatinan atas masalah ini. Federasi Bosnia dan Herzegovina telah mencoba beberapa kali mengakui Kosovo.

Namuan mereka ragu, karena ada ketakutan akan kehilangan 49 persen wilayah. Republika Srpska juga punya pendapat sendiri soal itu.

Fakta-fakta berikut ini membuat persoalan di wilayah bekas Yugoslavia ini menjadi berlarut-larut.

• Republika Srpska dan Federasi Bosnia dan Herzegovina sudah dibagi menjadi dua negara bagian yang berbeda, meskipun ini belum resmi.
• Bosnia dan Herzegovina adalah masyarakat yang terbagi, tanpa negara kesatuan yang berfungsi, tetapi semua orang berpura-pura semuanya baik-baik saja
• Perjanjian Damai Dayton membelenggu tiga orang yang tidak memiliki kesamaan setelah perang
• Reunifikasi Republika Srpska dan Serbia itu nyata, hanya masalah waktu
• Tak seorang pun di Sarajevo dapat mengatakan Banja Luka bukanlah kota Serbia. Ini adalah kota Serbia dan 99 persen orang Serbia menganggap Republika Srpska sebagai Serbia.

Dari fakta-fakta itu, kemungkinan negara yang memproklamirkan diri Kosovo menjadi anggota PBB dan Dewan Eropa menjadi tidak mungkin.

Serbia mengumumkan kampanye penarikan dukungan dan pengakuan karena Kosovo mendaftarkan keanggotaan ke Uni Eropa dan NATO.

Menteri Luar Negeri Nikola Selakovic mengatakan empat negara bagian yang telah mengakui republik yang memproklamirkan diri itu telah menarik keputusan mereka.

Kosovo kini hanya diakui oleh 94 negara anggota PBB. Keanggotaan dalam organisasi seperti NATO, Uni Eropa, dan Dewan Eropa hanya dimungkinkan untuk negara-negara merdeka.

Kosovo masih memiliki masalah di dalamnya. Kosovo dapat menggunakan otonomi hanya di Serbia, menurut resolusi 1244 Dewan Keamanan PBB.

Meskipun Kosovo mengajukan keanggotaan Dewan Eropa pada 12 Mei, Presiden Serbia Aleksandar Vucic mengatakan itu bukan hanya pelanggaran hukum internasional tetapi juga semua norma dan resolusi.

Apalagi jika aksesi NATO dilakukan dalam kerangka program Partnership for Peace, persetujuan semua negara tetap diperlukan, tetapi tidak semua negara mengakui kemerdekaan Kosovo.

Sentimen separatis di Republika Srpska dan Kosovo memang ada. Kosovo, di sisi lain, berusaha untuk bergabung dengan organisasi yang berbeda.

Mereka berharap ini akan berkontribusi pada kemandiriannya. Republika Srpska, di sisi lain, mengamati Kosovo dan belum memiliki cukup keberanian mempraktikkan separatisme.

Republika Srpska dan Kosovo dalam hal ini adalah dua mata rantai yang sama dan sejauh ini mereka tidak memiliki sumber daya legal, fisik dan prospektif untuk mendeklarasikan kemerdekaannya.