Perdana Menteri (PM) Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe mengatakan bahwa stabilisasi dan pemulihan negara itu diprediksi membutuhkan waktu sekitar 18 bulan.

Ia menambahkan bahwa jalan ke depan akan mencakup proposal ekonomi yang didorong oleh konsensus dan amandemen ke-21.

Dikutip dari laman www.dailynews.lk, Senin (4/7/2022), Wickremesinghe menyampaikan bahwa India memiliki lebih sedikit birokrasi dalam membantu Sri Lanka.

Baca juga: Sri Lanka Krisis Bahan Bakar, Rapat Parlemen Dibatasi Selama 3 Hari

Sedangkan China tidak mengalihkan fokusnya dari Asia Tenggara dan tertarik pada Asia Selatan.

"China memiliki banyak kepentingan di kawasan ini, dan India juga akan punya banyak informasi tentang kami dengan perbatasan di Himalaya. Saya tidak berpikir China telah meningkatkan minat mereka di Asia Selatan, di Sri Lanka, di Kepulauan, di Maladewa, Seychelles. Namun saya pikir minat itu masih ada pada India, karena jika tidak, India tidak akan memindahkan pasukan di sekitar Ladakh," kata Wickremesinghe.

Kendati demikian, ia terus menekankan bahwa China tidak meninggalkan Sri Lanka, namun Sri Lanka lebih memilih India.

"Kami memang fokus pada India untuk bantuan awal, karena saya tidak berpikir kami bisa mendapatkan banyak dari China atau Jepang. Kami memutuskan akan ikut bersama dengan India, karena India muncul dengan uang terlebih dahulu. Ini adalah pertanyaan tentang siapa yang memiliki lebih sedikit birokrasi," jelas Wickremesinghe.

Dirinya kemudian menambahkan bahwa ia akan menelepon PM India Narendra Modi untuk menyampaikan terima kasih atas bantuannya.

Berbicara tentang politik dalam negeri, Wickremesinghe menegaskan bahwa tidak ada campur tangan dari Presiden Gotabaya Rajapaksa.

"Saya bukan CEO yang ditunjuk oleh Rajapaksa, saya Perdana Menteri. Saya Perdana Menteri Independen, tidak ada campur tangan dari Gotabaya Rajapaksa. Jika ada perbedaan, kita harus menyelesaikannya di kabinet," tegas Wickremesinghe.

Ia pun tidak memungkiri bahwa memang 'ada perbedaan pendapat' antara dirinya dan Presiden Sri Lanka itu.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan bahwa Gotabaya Rajapaksa akan membawa amandemen ke-21 yang memberdayakan parlemen atas Presiden eksekutif.

"Ada perbedaan pendapat pada amandemen ke-21 sebelumnya di dalam partai yang berkuasa, namun kesepakatan ini akhirnya dibawa sejauh ini, dan tidak ada reaksi yang merugikan," papar Wickremesinghe.

Ia meyakini bahwa partai Gotabaya Rajapaksa yakni Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) akan ikut bergabung.