Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Suriah mengatakan secara resmi memutus hubungan diplomatik dengan Ukraina sebagai tanggapan atas langkah serupa yang dilakukan Kyiv.
Kantor berita SANA melaporkan pada Rabu (20/7/2022), mengutip seorang diplomat di Kementerian Luar Negeri Republik Arab tersebut.
Dilansir Bloomberg, Suriah dikenal sebagai sekutu kuat Rusia.
Suriah bergabung dengan konflik Rusia pada September 2015 membantu memberikan keseimbangan kekuatan yang mendukung Presiden Bashar al-Assad.
"Pemerintah Ukraina praktis tidak memiliki hubungan dengan Suriah sejak 2018 ketika menolak untuk memperpanjang visa diplomat Suriah di kedutaan di Kyiv," kata diplomat itu dalam sebuah pernyataan, dikutip TASS,
"Mereka tidak dapat melakukan layanan diplomatik, dan kedutaan Suriah terpaksa menangguhkan operasinya di tengah sikap bermusuhan dari pihak berwenang Ukraina," tegasnya.
"Republik Arab Suriah memutuskan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Ukraina, sesuai dengan prinsip timbal balik," kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Suriah, Rabu (20/7/2022).
Baca juga: Veteran Perang Suriah Asal Inggris Minta Bantuan Zelensky, Saya Menghadapi Hukuman Mati
Dikutip Al Jazeera, pada 30 Juni 2022, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Kyiv akan memutuskan hubungan setelah Suriah mengakui republik Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri yang didukung Rusia di Ukraina timur.
“Tidak akan ada lagi hubungan antara Ukraina dan Suriah,” kata Zelensky saat itu.
Kementerian Luar Negeri Ukraina memutuskan hubungan diplomatik dengan Suriah, tanpa memutuskan hubungan konsuler, sebagai tanggapan atas keputusan Damaskus untuk mengakui Republik Rakyat Lugansk dan Donetsk.
Kementerian Luar Negeri juga mengingatkan bahwa Ukraina menutup kedutaan di Damaskus pada 2016.
Kemudian, pada 2018 memerintahkan untuk menutup kedutaan Suriah di Kiev.
Kepentingan Ukraina di Suriah dilindungi oleh kedutaan Ukraina di Lebanon.
Baca juga: Dua Komandan Kelompok Bersenjata Proksi Turki di Suriah Utara Tewas Ditembak
Pengumuman Rabu datang ketika Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad bertemu dengan pejabat Iran di Teheran.
Kebijakan ini diambil sehari setelah pertemuan puncak antara para pemimpin Rusia, Iran dan Turki di ibukota Iran.