TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Malaysia mencatat rekor baru penegakan hukum.
Untuk pertama kalinya di negara tetangga Indonesia itu, seorang mantan Perdana Menteri dijebloskan ke penjara.
Adalah Najib Razak, Perdana Menteri Malaysia Periode 2009-2018 akan menjadi pejabat setinggi perdana menteri pertama yang menghuni penjara di negara tersebut.
Mahkamah Persekutuan Malaysia menolak banding sekaligus mengukuhkan vonis 12 tahun penjara bagi Najib Razak pada Selasa (23/8/2022).
Baca juga: Pengajuan Banding Najib Razak Ditolak Pengadilan Malaysia
Mahkamah Persekutuan Malaysia adalah pengadilan tingkat banding terakhir di Malaysia.
Usai sidang putusan di Putrajaya, Najib Razak segera dijebloskan ke penjara.
Najib Razak sebelumnya divonis bersalah atas kasus korupsi dari 1Malaysia Development Berhad (1MDB), BUMN dana negara Malaysia yang kini ditutup.
Associated Press melaporkan majelis hakim Mahkamah Persekutuan menetapkan bahwa putusan hakim Pengadilan Tinggi Malaysia adalah benar serta banding yang diajukan Najib “sama sekali tanpa merit.”
Najib Razak selama ini bebas dengan jaminan, menunggu putusan pengadilan banding yang jatuh pada hari ini.
Politikus berusia 69 tahun itu selalu bersikeras bahwa dia tak bersalah.
Skandal 1MDB yang menjerat Najib diperkirakan merugikan Malaysia senilai lebih dari 4,5 miliar dolar AS atau sekitar 64 triliun rupiah.
Sebagian dana itu diketahui mengalir ke rekening Najib.
Najib dan kroninya didakwa mencuci aliran uang dari 1MDB.
Pada 2020 lalu, politikus Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) itu diputus bersalah atas dakwaan penyelewengan kekuasaan dan pencucian uang karena menerima secara ilegal sekitar 9,4 juta dolar AS dari SRC International, salah satu divisi 1MDB.
BUMN 1MDB diketahui didirikan Najib Razak setelah ia naik ke tampuk kekuasaan pada 2009 silam.
Najib Razak mengajukan banding atas vonis penjara 12 tahun dan denda 50 juta dolar yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur tahun lalu, karena pelanggaran pidana dan penyalahgunaan kekuasaan dan pencucian uang.
Satu dari lima persidangan yang dia hadapi atas tuduhan korupsi.
Kasus 1MDB, yang digambarkan oleh Jaksa Agung AS sebagai bentuk kleptokrasi terburuk, telah membayangi politik Malaysia sejak beberapa tahun lalu.
Pihak berwenang AS dan Malaysia mengatakan, 4,5 miliar dolar diyakini telah dicuri dan lebih dari 1 miliar dolar masuk ke rekening pribadi Najib Razak.
Namun Najib Razak secara konsisten membantah melakukan kesalahan dan menyatakan dirinya tidak bersalah di persidangan tahun lalu.
Meskipun pengadilan menemukan dia secara ilegal menerima sekitar 10 juta dolar dari SRC International, bekas unit 1MDB yang sekarang sudah beroperasi.