TRIBUNNEWS.COM - Pemimpin pemerintah militer (junta) Myanmar Min Aung Hlaing melakukan kunjungan ke Rusia pada Senin (5/9/2022), CNA melaporkan.

Media pemerintah Myanmar mengatakan Min Aung Hlaing akan menghadiri pertemuan puncak ekonomi, mengunjungi landmark, universitas dan pabrik dan para menteri serta pejabat senior militernya akan bertemu rekan-rekan dan "kerja sama ramah semen".

Ini adalah perjalanan kedua Min Aung Hlaing ke Rusia dalam waktu kurang dari dua bulan.

Min Aung Hlaing pertama kali mengunjungi Moskow sebagai pemimpin pada Juni tahun lalu, ketika kedua belah pihak berkomitmen untuk memperkuat kerja sama militer.

Dia kemudian berkunjung kembali pada Juli, yang dikatakan Rusia sebagai kunjungan pribadi.

Seperti diketahui, junta hingga kini mencoba untuk menopang salah satu dari sedikit aliansi diplomatiknya karena mendapat tekanan internasional yang meningkat.

Baca juga: Pemimpin Junta Myanmar Min Aung Hlaing Kunjungi Moskow Lagi 

Min Aung Hlaing telah dilarang mewakili Myanmar di sebagian besar pertemuan internasional sejak memimpin kudeta awal tahun lalu terhadap pemerintah terpilih yang dipimpin oleh Peraih Nobel Aung San Suu Kyi.

Rusia, sumber utama perangkat keras militer untuk Myanmar, adalah salah satu negara pertama yang menyuarakan dukungan untuk junta setelah kudeta.

Rusia telah memberi Myanmar vaksin Covid-19.

Myanmar juga berencana mengimpor bensin dan bahan bakar minyak Rusia untuk meredakan kekhawatiran pasokan, karena Rusia mencari sumber bisnis baru di tengah sanksi Barat atas invasinya ke Ukraina.

Sama halnya dengan Rusia, junta telah terkena serangkaian sanksi yang menargetkan para jenderal dan jaringan bisnis luas yang dioperasikan militer.

PBB dan para aktivis menuduh militer Myanmar melakukan kekejaman dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Meski masyarakat nasional menghentikan penjualan senjata, Rusia masih memasok drone, jet dan sistem pertahanan udara sejak kudeta.

Junta mengatakan sedang memerangi "teroris" dan berusaha memulihkan perdamaian dan menegakkan kembali pemerintahan demokratis setelah pemilu 2020 yang dikatakan dirusak oleh kecurangan.

Baca juga: Myanmar Akan Impor Migas dari Rusia Redam Kenaikan Harga Energi