News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

POPULER Internasional: 9 Anggota NATO Dukung Ukraina Bergabung | Israel Tahan 798 Warga Palestina

Penulis: Tiara Shelavie
Editor: Salma Fenty
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Rangkuman berita populer Internasional, di antaranya 9 anggota NATO mendukung Ukraina masuk aliansi.

TRIBUNNEWS.COM - Rangkuman berita populer Tribunnews di kanal Internasional dapat disimak di sini.

9 anggota NATO mendukung Ukraina untuk masuk aliansi militer tersebut, meski sebelumnya Ukraina berkata tidak berminat bergabung.

Sementara itu, ribuan pasukan Rusia hasil mobilisasi, dipulangkan karena tidak layak perang.

Mengenai konflik Israel-Palestina, kelompok HAM menyebut 798 warga Palestina ditahan tanpa pengadilan.

Selengkapnya, berikut berita populer Internasional dalam 24 jam terakhir.

1. 9 Anggota NATO Dukung Ukraina Masuk Aliansi, Takut Jadi Sasaran Rusia Selanjutnya

Baca juga: Kelompok Pro Rusia Kumpulkan Dana Kripto untuk Dukung Operasi Militer dan Hindari Sanksi AS

Kepala negara dari sembilan anggota NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara) di Eropa, mendukung Ukraina masuk ke dalam aliansi militer pimpinan Amerika Serikat (AS) ini.

Kesembilan negara ini mengeluarkan pernyataan bersama pada Minggu (2/10/2022) untuk meminta seluruh 30 anggota NATO untuk meningkatkan dukungan dan bantuan militer kepada Ukraina.

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky telah mengajukan keanggotaan NATO jalur cepat pada Jumat (30/9/2022) setelah empat wilayahnya dicaplok Rusia.

Untuk masuk aliansi, Kyiv membutuhkan persetujuan dari 30 anggota dan dipastikan tidak bisa bergabung dalam waktu dekat.

Pasalnya, kondisi Ukraina yang dilanda perang memperumit permohonannya saat ini.

Sembilan negara NATO di Eropa Tengah dan Timur takut Rusia akan menyerang mereka jika invasinya di Ukraina tidak dihentikan, lapor AP News.

Para pemimpin Ceko, Estonia, Latvia, Lithuania, Makedonia Utara, Montenegro, Polandia, Rumania, dan Slovakia menerbitkan pernyataan di situs resmi mereka pada Minggu (2/10/2022).

"Kami mendukung Ukraina dalam pertahanannya melawan invasi Rusia, menuntut (agar Rusia) segera menarik diri dari semua wilayah pendudukan dan mendorong semua sekutu untuk secara substansial meningkatkan bantuan militer mereka ke Ukraina," bunyi pernyataan itu.

"Para pemimpin dengan tegas berdiri di belakang keputusan KTT NATO Bucharest 2008 mengenai keanggotaan masa depan Ukraina," lanjutnya.

Pada KTT 2008, anggota NATO menyambut baik aspirasi Ukraina dan Georgia untuk bergabung.

BACA SELENGKAPNYA >>>

2. Ribuan Pasukan Rusia Hasil Mobilisasi Dikirim Pulang karena Tak Layak Perang

Setengah dari pasukan mobilisasi yang direncanakan Rusia, dikirim pulang ke rumah masing-masing.

Hal tersebut dikarenakan ribuan orang tersebut tidak layak untuk berperang di Ukraina.

Tak hanya itu, komisaris militer di wilayah Khabarovsk Rusia diberhentikan karena muncul kemunduran baru.

Dikutip dari SCMP, Presiden Rusia Vladimir Putin mengalami kemunduran yang signifikan pada Minggu (2/10/2022).

Dalam peperangan tersebut, pasukan Ukraina mengklaim mengendalikan penuh atas pusat logistik Lyman yang berada di timur Rusia.

Hal tersebut menjadi keuntungan paling signifikan dari pasukan Ukraina dalam beberapa minggu.

Baca juga: Tentara Rusia yang Dimobilisasi Dipulangkan karena Tak Penuhi Syarat, Komisaris Militer Dipecat

Mobilisasi pertama Rusia sejak Perang Dunia II, setelah pasukannya menderita kekalahan besar di medan perang di Ukraina, telah menyebabkan ketidakpuasan yang meluas.

Banyak warga Rusia yang memilih melarikan diri ke luar negeri atas pengumuman mobilisasi yang diumumkan oleh Putin.

Gubernur wilayah Khabarovsk, Mikhail Degtyarev mengatakan, beberapa ribu pria telah melapor untuk mendaftar dalam 10 hari, tetapi banyak yang tidak memenuhi syarat.

"Sekitar setengah dari mereka kami kembalikan ke rumah karena mereka tidak memenuhi kriteria seleksi untuk memasuki dinas militer," kata Degtyarev dalam sebuah posting video di Telegram.

BACA SELENGKAPNYA >>>

3. Rubel akan Jadi Mata Uang Resmi di Bekas Wilayah Ukraina

Lembaran uang Rubel Rusia. (Dmitry Feoktistov/TASS/The Moscow Times)

Rubel Rusia akan menjadi mata uang resmi untuk Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Lugansk (LPR), serta Wilayah Kherson dan Zaporozhye, bekas wilayah Ukraina yang memilih untuk bergabung dengan Rusia dalam referendum pada awal pekan ini.

Dikutip dari laman Russia Today, Senin (3/10/2022), menurut layanan pers Komite Duma Negara Rusia untuk Konstruksi dan Legislasi Negara, hryvnia Ukraina akan diterima untuk pembayaran di wilayah tersebut hingga 31 Desember mendatang.

Namun mulai 1 Januari 2023, rubel akan menjadi satu-satunya mata uang yang diterima.

"Rubel akan menjadi unit moneter di wilayah-wilayah baru Rusia. Hingga 31 Desember 2022, hryvnia Ukraina akan diterima untuk pembayaran tunai dan non-tunai. Bank Rusia akan diberdayakan untuk menetapkan secara spesifik operasi lembaga keuangan kredit dan non-kredit," kata layanan pers dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu kemarin.

BACA SELENGKAPNYA >>>

4. Kelompok HAM: Israel Tahan 798 Warga Palestina Tanpa Pengadilan

Kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) Israel mengatakan pada hari Minggu (2/10/2022) bahwa Israel menahan hampir 800 warga Palestina tanpa pengadilan atau dakwaan.

Itu menjadi jumlah tertinggi sejak tahun 2008.

Kelompok hak asasi yang bernama HaMoked, yang secara teratur mengumpulkan angka-angka dari otoritas penjara Israel, mengatakan bahwa 798 warga Palestina saat ini ditahan dalam penahanan administratif.

Penahanan administratif merupakan sebuah praktik di mana para tahanan dapat ditahan tanpa tuduhan praktis, tanpa batas waktu.

Para tahanan juga tidak diberikan akses ke bukti yang memberatkan mereka.

Data resmi yang diterbitkan oleh Layanan Penjara Israel pada akhir September 2022 menyebutkan jumlah tahanan Palestina 790, naik dari 665 pada Juli.

Demonstran Palestina bentrok dengan pasukan Israel menyusul protes terhadap perluasan pemukiman, di desa al-Mughayer, timur Ramallah di Tepi Barat yang diduduki, pada 29 Juli 2022. (Photo by ABBAS MOMANI / AFP) (AFP/ABBAS MOMANI)

Kelompok itu mengatakan jumlah mereka yang ditahan dalam penahanan administratif terus meningkat tahun ini.

Hal tersebut karena Israel melakukan serangan penangkapan malam di Tepi Barat sebagai tanggapan atas serentetan teror mematikan terhadap Israel awal tahun ini.

Israel mengatakan kebijakan itu membantu menjauhkan teroris berbahaya dari jalanan dan memungkinkan pemerintah menahan tersangka tanpa membocorkan intelijen sensitif.

Para kritikus mengatakan kebijakan tersebut menolak proses hukum tahanan.

BACA SELENGKAPNYA >>>

(Tribunnews.com)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini