Laporan Wartawan Tribunnews.com  Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Aparat penegak hukum di Amerika Serikat mengaku telah kehilangan teknologi unggulan, setelah perusahaan pembuat drone asal China, DJI Technology masuk dalam daftar hitam oleh Departemen Pertahanan AS.

Pembatasan yang dilakukan Pentagon dengan mengecualikan DJI dari daftar pembuat drone yang disetujui untuk digunakan oleh lembaga negara. Dalam keterangan resminya, Departemen Pertahanan AS menuduh DJI memiliki hubungan dengan militer China, yaitu Tentara Pembebasan Rakyat (People’s Liberation Army/PLA).

Alasan ini yang kemudian mendorong senator Rick Scott, mantan gubernur Florida dan senator Republik lainnya untuk menyerukan pembatasan lebih lanjut pada drone buatan China dengan memasukan DJI ke dalam daftar hitam "Entity List".

Baca juga: Produsen Drone Komersial DJI Tangguhkan Kegiatan Bisnis di Rusia dan Ukraina

“Perusahaan itu telah menimbulkan ancaman keamanan nasional karena tingkat informasi sensitif yang dikumpulkannya dan Beijing berpotensi besar untuk mengakses data itu," ujar Brendan Carr, komisaris Komisi Komunikasi Federal.

Imbas dari pembekuan tersebut raksasa drone ini tak bisa menjual produk pesawat tak berawaknya kepada para  investor asal AS.

Tak hanya itu para investor di AS juga harus melepas atau melakukan divestasi pada saham DJI dan tujuh perusahaan lainnya yang masuk dalam daftar hitam tersebut.

Munculnya larangan  ini lantas memicu timbulnya kekhawatiran bagi sejumlah penegak hukum AS salah satunya tim drone untuk departemen kepolisian Gresham, Oregon.

Ketergantungan AS pada pesawat tanpa awak buatan DJI membuat mereka sulit menghentikan kegiatan impor dronenya.

Tercatat lebih dari 500 lembaga penegak hukum di negara Paman Sam ini menggunakan pesawat DJI membantu kelancaran dalam operasi lapangan seperti untuk melacak tersangka, mencari orang hilang  hingga memindai tempat kejadian perkara atau kecelakaan.

Baca juga: Drone Mini DJI Mulai Dipasarkan di China untuk Pemula, Seperti Apa Kecanggihannya?

“Butuh waktu bertahun-tahun untuk AS membangun drone buatan seperti pesawat DJI, namun itu tampaknya tiga kali hingga 10 kali lebih mahal dan kami tidak mampu," kata Jon Beal, presiden dari Law Enforcement Drone Association dalam acara konferensi AirWorks di Las Vegas.

Selain berdampak bagi kepolisian AS, adanya pembatasan yang dilakukan Pentagon juga berdampak bagi sebagian besar lembaga keselamatan publik Florida.

Melansir dari Bloomberg larangan negara bagian itu memukul program pengembangan drone di departemen New York City , Oakland, hingga California.

Terkait masalah ini, DJI menentang perusahaannya dimasukkan ke dalam blacklist investasi AS. DJI mengatakan tidak pernah merancang atau memasarkan produk peralatan kelas militer ke kelompok PLA. 

Bahkan untuk mendukung mencegah drone produksinya tidak disalahgunakan, DJI turut menangguhkan semua operasi bisnis di Rusia dan Ukraina.

 “Kami siap untuk secara resmi menantang inklusi kami dalam dafta. DJI tidak pernah menyetujui atau mengizinkan penggunaan produk kami untuk menyebabkan kerugian,” kata perusahaan di situs webnya.

Baca juga: Erajaya Group Resmi Jual Produk Drone Terbaru DJI Air 2S di Jaringan Outlet Seluruh Indonesia

Akibat pukulan yang dilayangkan AS, raksasa drone miliki Frank Wang dilaporkan telah mengalami penurunan pendapatan drastis sebesar 54 persen menjadi 3,4 miliar dolar AS.

Penurunan ini menambah kerugian perusahaan mengingat beberapa bulan terakhir DJI telah bergulat dengan penurunan pangsa pasar akibat gejolak inflasi di pasar global.