Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti
TRIBUNNEWS.COM, MOSKOW – Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) secara diam – diam mengirimkan pesawat drone ke kawasan perbatasan Rusia.
Aksi ini terungkap ke publik setelah Gubernur Provinsi Pskov Rusia, Mikhail Vedernikov memergoki tindakan ilegal NATO.
Dalam laporannya pada Minggu (27/11/2022) Vedernikov menyebut bahwa drone milik militer NATO memasuki kawasan perbatasan Pskov, yang terletak di sepanjang perbatasan Rusia dengan Estonia, Latvia, serta Belarusia. Tindakan ini dilakukan NATO sebelum Rusia memulai invasinya di Ukraina tepatnya pada Februari lalu.
Baca juga: Mantan Komandan Pasukan Khusus Polandia: Anggota NATO Harus Jaga Sebagian Wilayah Udara Ukraina
Namun aksi ini kepergok setelah beberapa minggu terakhir drone tersebut kembali memasuki kawasan perbatasan Rusia. Vedernikov sendiri tak mengungkap negara mana yang mengirimkan drone tersebut, namun Moskow menganggap bahwa tindakan yang dilakukan NATO merupakan aksi provokatif yang dapat memperburuk suasana geopolitik Eropa.
"Semua interaksi provokatif bahkan dilakukan sebelum dimulainya operasi militer khusus. Jelas semua itu semakin diperparah saat ini," ujar Vedernikov.
Moskow meyakini apabila tindakan tersebut dilakukan NATO untuk membantu Ukraina menghancurkan benteng pertahanan militer Rusia di kawasan perbatasan, klaim ini dikuatkan dengan munculnya dua serangan drone yang dikirimkan Ukraina ke wilayah Sevastopol di Semenanjung Crimea.
Serta ledakan di pangkalan udara Ostrov di Wilayah Pskov yang berlokasi 30 kilometer dari perbatasan Rusia, hingga membuat dua helikopter serang Ka-52 Rusia hancur.
30 negara yang tergabung dalam aliansi NATO hingga kini masih enggan memberikan tanggapannya, namun sebelum insiden tersebut terungkap NATO belumnya telah menetapkan Rusia dan rezim Presiden Vladimir Putin sebagai teroris.
“Kami tidak pernah memberikan liputan luas untuk itu, tetapi ada upaya kendaraan udara tak berawak militer dan pesawat lain untuk melintasi perbatasan secara ilegal,” kata Vedernikov seperti yang dikutip dari Tass.
Tak hanya itu mereka bahkan turut menyerukan pembentukan pengadilan khusus yang dapat mengadili rezim Putin terkait kejahatan perang atas invasi yang dilakukan militer Rusia di Ukraina.