Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO -  Mengenai sumber keuangan untuk peningkatan belanja pertahanan, LDP (partai  demokrat liberal) sedang mempertimbangkan rencana untuk mengamankannya dengan meninjau kembali periode pelunasan obligasi nasional serta penambahan penerbitan obligasi nasional Jepang yang baru.

Mengingat oposisi yang sensitif terhadap kenaikan pajak di dalam partai, Partai Demokrat Liberal memutuskan untuk membentuk komite misi khusus untuk membahas sumber daya keuangan selain pajak, dan mempertimbangkan untuk mengamankan sumber daya keuangan dengan meninjau periode penebusan obligasi pemerintah.  

"Dengan mengubah aturan penebusan pembiayaan tambahan anggaran pertahanan, disiplin fiskal akan dilonggarkan dan jumlah total beban akan bertambah secara tidak perlu. Hal ini sangat memprihatinkan," papar Ketua Partai Komei (Komeito) Natsuo Yamaguchi, Selasa (17/1/2023).

Selain itu, "Dasar-dasar sumber daya keuangan yang diputuskan oleh pemerintah dan partai berkuasa pada akhir tahun lalu adalah bahwa kita harus menghindari obligasi pemerintah yang menunda pembayaran kepada generasi mendatang. Sebagaimana mestinya, bagian dari pajak beban juga akan menyebabkan ketegangan yang melekat pada demokrasi nantinya."

Kementerian Pertahanan Jepang menyesuaikan anggaran pertahanan untuk proposal anggaran tahun 2023 menjadi meningkat sekitar 1,4 triliun yen dari tahun fiskal 2022.

Nilai ini mencapai rekor tertinggi menjadi sekitar 6,8 triliun yen, termasuk biaya akuisisi untuk Tomahawk, rudal Amerika Serikat senilai 211,3 miliar yen.

Sementara itu beasiswa (ke Jepang), belajar gratis di sekolah bahasa Jepang di Jepang, serta upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif. Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.