Laporan wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI) enggan memberikan bocoran soal sosok jenderal yang akan dikirim ke Myanmar. 

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo sempat menyebut akan adanya jenderal yang akan dikirim untuk menjadi salah satu bagian dari utusan khusus atau special envoy untuk berbicara dengan para pemimpin junta militer Myanmar.

Baca juga: Para Menlu ASEAN Sepakati Gunakan Pendekatan Bersatu untuk Sikapi Kondisi Myanmar

Sebagaimana diketahui, Indonesia pada tahun 2023 ini memegang keketuaan ASEAN.

Utusan khusus ini menjadi salah satu butir konsensus yang disepakati oleh para pemimpin ASEAN pada April 2021 dalam menangani krisis di Myanmar pascakudeta militer.

"Belum ada keputusan bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Belum ada keputusan untuk mengirim special envoy ke Myanmar," kata Dirjen Kerja Sama ASEAN Kemlu RI, Sidharto R Suryodipuro, di Sekretariat ASEAN, Jumat (3/2/2023).

Dirjen Kemlu juga mengatakan pembahasan soal utusan khusus seorang jenderal ini juga tidak dibahas dalam pertemuan 32nd ASEAN Coordinating Council (ACC) yang berlangsung di Sekretariat ASEAN, Jakarta, pada siang hingga sore ini.

"Yang sekarang dilakukan adalah melakukan komunikasi dengan semua pihak dalam rangka membantu terwujudnya suatu proses dialog yang inklusif di Myanmar dan juga penyaluran bantuan sosial," ujarnya.

Baca juga: 2 Tahun Kudeta Myanmar: 3000 Orang Tewas, 17.000 Dipenjara, 1,2 Juta Warga Mengungsi

Indonesia tidak mengundang junta militer Myanmar untuk hadir di penyelenggaraan ASEAN keketuaan Indonesia.

Sebelumnya, Menlu RI Retno Marsudi pada Minggu mengatakan Indonesia mengundang perwakilan negara Myanmar di tingkat non politik untuk hadir di penyelenggaraan ASEAN.

Namun, tidak ada perwakilan Myanmar yang hadir pada pertemuan Menlu hari ini, dengan kosongnya kursi Myanmar.

"KTT ASEAN dan pertemuan Menlu ASEAN tidak mengundang political representation dari Myanmar," kata Arto. 

Presiden Jokowi saat wawancara dengan Reuters pada Rabu, 1 Februari 2023, mengatakan, Indonesia berencana mengirim seorang jenderal tinggi ke Myanmar untuk berbicara dengan para pemimpin junta. 

Baca juga: Junta Myanmar Perpanjang Status Darurat, Pakar PBB: Bencana Hak Asasi Manusia

Tujuannya supaya dapat menunjukkan kepada penguasa militer Myanmar bagaimana Indonesia berhasil melakukan transisi menuju demokrasi.

"Ini soal pendekatan. Kami punya pengalaman, di sini di Indonesia situasinya sama. Pengalaman ini bisa ditelaah, bagaimana Indonesia memulai demokrasinya," kata Jokowi di kantornya di Jakarta pada Rabu lalu.

Namun belum ada informasi pasti soal sosok jenderal yang akan dikirim ke Myanmar dalam hal ini.