Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia menyinggung soal Palestina di saat Perang di Ukraina masih mewarnai perdebatan di sidang Dewan HAM PBB ke-52 pada 27 Februari 2023 di Markas Besar PBB, Jenewa, Swiss.
Menteri Luar Negeri Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi mengatakan Perang di Ukraina masih mewarnai perdebatan di pertemuan Dewan HAM.
Perang itu dianggap sebagai penyebab terjadinya pelanggaran HAM berat selama tahun 2022.
Namun secara khusus, Indonesia mengingatkan agar negara anggota PBB tidak melupakan pelanggaran HAM dan kekerasan yang terus terjadi di Palestina di tengah perhatian dunia yang tertuju pada situasi lain.
"Saya sampaikan kita tidak boleh menutup mata terhadap penderitaan rakyat Palestina. Insiden di Huwara baru-baru ini menunjukkan situasi HAM dan kemanusiaan di Palestina semakin memburuk," kata Retno pada konferensi pers, Rabu (1/3/2023).
Indonesia mendorong aksi nyata untuk kemanusiaan.
Retno mengatakan penghormatan terhadap HAM adalah syarat mutlak untuk terciptanya perdamaian dan stabilitas.
Sebab saling tuding dan pemberlakuan standar ganda tidak akan menghasilkan solusi.
Baca juga: Kremlin Sebut Rusia Terbuka Negosiasi Akhiri Perang Ukraina, tapi Tak Lepaskan Klaim atas 4 Wilayah
Retno mengatakan kesatuan Dewan HAM harus dikedepankan, bukan mentalitas 'us vs them'.
Indonesia menegaskan Dewan HAM tidak boleh dimanfaatkan sebagai alat untuk rivalitas geopolitik.
"Kita harus menghentikan perang dan konflik. Solusi damai untuk konflik harus dikedepankan, termasuk di Afghanistan, Palestina, Myanmar, dan Ukraina," ujarnya.
Dalam pertemuan Menlu RI menyampaikan bahwa Indonesia mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026 dengan mengangkat tema “Inclusive Partnership for Humanity.”
Ia juga meminta dukungan dari semua negara terhadap pencalonan tersebut.