Bertemu Gubernur Kyoto, Wapres Maruf Amin Bahas Perlindungan WNI di Jepang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin melakukan pertemuan dengan Gubernur Kyoto, Takatoshi Nishiwaki, di Kyoto Guest House, Rabu (8/3/2023).

Mengawali pertemuan, Ma'ruf mengungkapkan kedekatan Indonesia-Jepang tercermin dari banyaknya kerjasama yang dilakukan antarkedua negara.

Salah satunya kerjasama aktif Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Prefektur Kyoto sejak tahun 1985.

"Kerja sama Sister Province Yogyakarta dan Kyoto telah berjalan dengan baik melalui pertukaran budaya dan pendidikan," ungkap Ma'ruf melalui keterangan tertulis, Rabu (8/3/2023).

Dirinya mengatakan melalui pertukaran ini, telah banyak masyarakat kedua negara yang mendapatkan pengalaman lintas negara.

"Ada lebih dari 1.300 masyarakat Indonesia tinggal di Kyoto, mayoritas pelajar dan pemagang," ungkap Ma'ruf.

Pada kesempatan ini, Wapres  juga mengungkapkan dua poin penting yang menjadi agenda utama kunjungan kerjanya ke Jepang kali ini. Pertama, yaitu upaya peningkatan kerjasama ekonomi.

"Indonesia juga siap menjadi mitra utama pengembangan bisnis halal di Kyoto," imbuhnya.

Pengembangan bisnis halal ini, urai Wapres, dapat dilakukan di antaranya melalui kerjasama sertifikasi halal bagi produk-produk Jepang seperti makanan, minuman dan obat-obatan.

Dirinya juga berharap, penguatan kerjasama ekonomi dapat diteruskan di sektor bisnis lainnya.

"Saya berharap kerjasama ini dapat terus diperkuat dengan sektor potensial lain, seperti perdagangan komoditi unggulan, pertanian atau ketahanan pangan," tutur Ma'ruf.

Baca juga: Bunga Bangkai Mekar di Rumah Kaca Kebun Raya Kyoto Jepang

Dalam pertemuan itu, Ma'ruf membahas perlindungan warga negara Indonesia (WNI) dengan Takatoshi. 

Ma'ruf mengapresiasi komitmen Pemerintah Prefektur Kyoto yang selama ini telah memberikan pelayanan dalam memastikan upaya pelindungan WNI di Kyoto.

"Saya berharap Pemerintah Prefektur Kyoto dapat terus mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam memberikan pelindungan dan pelayanan yang optimal dan prima kepada para WNI di luar negeri," pungkas Ma'ruf.