Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, TEL AVIV - Mantan Perdana Menteri (PM) Israel Naftali Bennett telah mendesak Perdana Menteri petahana Benjamin Netanyahu untuk menghentikan Rancangan Undang-undang (RUU) reformasi peradilan dan memulai negosiasi.

"Negara Israel berada dalam bahaya besar sejak Perang Yom Kippur (Perang Arab-Israel 1973). Saya meminta Perdana Menteri untuk mencabut surat pemecatan (Menteri Pertahanan) Gallant, menangguhkan reformasi dan mengadakan negosiasi setelah Hari Kemerdekaan," cuit Bennett, dalam akun Twitter-nya pada Minggu (26/3/2023) kemarin.

Baca juga: Ratusan Ribu Orang di Israel Turun ke Jalan Menentang RUU Reformasi Peradilan Netanyahu

Sebelumnya pada hari Minggu, ribuan pengunjuk rasa menerobos pos pemeriksaan polisi terakhir di depan kediaman resmi Netanyahu di Yerusalem.

Aksi Protes ini dimulai setelah Netanyahu memecat Menteri Pertahanan (Menhan) Yoav Gallant.

Hal itu karena Gallant menjadi menteri penting Israel pertama yang menyerukan penghentian reformasi peradilan kontroversial pada Sabtu lalu.

"Tidak peduli siapa yang benar dan siapa yang salah, saya meminta semua pengunjuk rasa dan semua warga Israel, lakukan semuanya tanpa kekerasan, tanpa pertumpahan darah," kata Bennett.

Dikutip dari laman Sputnik News, Senin (27/3/2023), Polisi Israel menggunakan meriam air untuk memukul mundur pengunjuk rasa yang menerobos ke kediaman Netanyahu pada hari Minggu kemarin.

Meskipun laporan kemudian menyatakan bahwa para pengunjuk rasa itu berhasil dihentikan sebelum mencapai kediaman.

Baca juga: Popularitasnya Anjlok Gara-gara RUU Reformasi Pensiun, Macron Siap untuk Tidak Populer

Di sisi lain, Konsul Jenderal Israel di New York Amerika Serikat (AS), Asaf Zamir mengumumkan pengunduran dirinya setelah Netanyahu memecat Gallant pada hari Minggu kemarin.

Beberapa politisi Israel, termasuk Wali Kota Kfar Saba dan Herzliya, Kepala Dewan Daerah Galilea Atas dan Shaar Hanegev serta Kepala Dewan Lokal Zichron Yaakov telah mengumumkan aksi mogok makan.

Gallant mengatakan pada Sabtu lalu bahwa ada keretakan yang tumbuh dalam masyarakat Israel yang juga menembus Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dan badan keamanan negara akibat RUU yang diiniasi Netanyahu itu.

Menteri Keamanan Nasional Israel Ben Gvir mendesak Netanyahu untuk memecat Gallant pada Sabtu lalu.

Perlu diketahui, aksi protes menentang reformasi peradilan telah diadakan di Israel selama 12 minggu berturut-turut.

Menurut Netanyahu, pemerintah Israel berencana untuk meloloskan bagian penting dari Undang-undang (UU) yang diusulkan dalam beberapa hari mendatang.