Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) ikut mengutuk kekerasan di masjid al Aqsa yang terjadi di Bulan Suci Ramadan.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Siti Ruhaini Dzuhayatin mengatakan kekerasan tersebut melukai perasaan Umat Islam sedunia yang tengah melaksanakan ibadah puasa yang seharusnya menjadi refleksi dan inspirasi bagi perdamaian dunia.

“KSP juga mendukung langkah Kementerian Luar Negeri mendesak PBB dan dunia internasional untuk segera mengambil langkah nyata guna menghentikan segala bentuk kekerasan Israel terhadap warga Palestina,” katanya, Kamis, (6/4/2023).

Desakan Indonesia tersebut tidak terbatas pada masalah kekerasan yang terus berulang dilakukan Israel di wilayah Palestina. Tetapi menurutnya,  lebih substantif lagi, Indonesia mendesak PBB agar Israel mematuhi Resolusi dua negara yang berkali-kali disahkan oleh PBB. 

Indonesia bersama dengan negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) kata dia termasuk negara pertama yang mengakui Kemerdekaan Palestina yang diproklamirkan pada tanggal 15 September 1988. Pengakuan terhadap Palestina sampai tahun 2019 telah dilakukan oleh 149 negara anggota PBB.

"Pada tahu 2012 Palestina diakui sebagai Negara Peninjau dan bendera Palestina dikibarkan di PBB pada tanggal 30 September 2015,” katanya.

Ia mengatakan Indonesia selalu memberikan dukungan pada setiap resolusi PBB terkait kepentingan Palestina, baik secara bilateral, regional maupun multilateral. Dukungan tersebut nampak dari keberadaan Kedutaan Besar Palestina di Jakarta.

“Indonesia juga telah membuka Konsulat RI di Ramalah pada tahun 2015 dengan penunjukan Konsul Kehormatan dari Warga Negara Palestina,” katanya.

Baca juga: Sederet Fakta Serangan Polisi Israel Saat Umat Muslim Menggelar Tarawih di Kompleks Masjid Al-Aqsa

Oleh karena itu, Indonesia tidak pernah surut mendukung Kemerdekaan Palestina  dan mengutuk keras invasi Israel di wilayah Palestina Merdeka.

“Indonesia terus mendukung bantuan-bantuan kemanusiaan dan peningkatan kapasitas staf, beasiswa dan pelaku usaha Palestina melalui berbagai kementerian dan lembaga,” pungkasnya.