Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Setelah penggulingan Bashar al-Assad, pemerintah sementara yang kini berkuasa di Suriah baru saja menunjuk dua sekutu dekat pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS) sebagai menteri dalam kabinet mereka.
Asaad Hassan al-Shibani yang ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri dan Murhaf Abu Qasra yang menjadi Menteri Pertahanan, keduanya merupakan tokoh penting dalam kelompok oposisi yang berperang melawan rezim al-Assad.
Penunjukan ini semakin memperkuat dugaan bahwa HTS memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan baru Suriah.
Menurut laporan kantor berita Suriah SANA, Asaad Hassan al-Shibani diangkat sebagai Menteri Luar Negeri dalam pemerintahan baru setelah penggulingan Bashar al-Assad.
Selain itu, Murhaf Abu Qasra, yang juga dikenal dengan nama samaran Abu Hassan 600, ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan.
Abu Qasra merupakan tokoh senior HTS dan memiliki peran penting dalam memimpin pasukan oposisi yang berperang melawan rezim al-Assad.
Sebagaimana dilaporkan oleh Al Jazeera, Abu Qasra dan al-Shibani memiliki hubungan yang sangat dekat dengan al-Julani pemimpin HTS yang saat ini memegang kendali atas Suriah.
Pemerintahan Sementara Suriah di Bawah Al-Julani
al-Julani sebelumnya ditetapkan oleh AS sebagai "teroris" karena keterlibatannya dengan al-Qaeda di Irak.
Namun kini ia memimpin pemerintahan sementara setelah Presiden al-Assad melarikan diri pada 8 Desember.
Sejak itu, al-Julani telah aktif berinteraksi dengan delegasi asing dan membahas rekonstruksi serta pembangunan ekonomi negara.
Baca juga: AS Cabut Hadiah 10 Juta Dolar untuk Sayembara Tangkap Al-Julani, Pemimpin HTS Suriah
Melihat hubungan dekat al-Julani dengan kelompok teroris seperti HTS memunculkan pertanyaan mengenai arah politik Suriah ke depan.
Beberapa pihak khawatir bahwa pemerintahan baru ini mungkin lebih mendukung kepentingan kelompok radikal ketimbang menciptakan perdamaian yang lebih luas bagi rakyat Suriah.
Meskipun pemerintahan baru Suriah yang dipimpin oleh al-Julani menuai kontroversi, beberapa negara mulai membuka kembali kedutaan mereka di Damaskus.
Qatar, misalnya, membuka kembali kedutaannya pada 13 Desember setelah 13 tahun menutup kedutaan akibat perang.