Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti
TRIBUNNEWS.COM MOSKOW – Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan rencana pengetatan undang-undang wajib militer bagi warga negaranya, pada Rabu (12/4/2023).
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, menjelaskan kebijakan baru tersebut diambil Putin setelah ribuan pasukannya yang ada di Ukraina mengalami kekalahan.
Sejak awal invasi, Rusia dilaporkan gencar menurunkan ribuan senjata untuk memukul mundur pasukan Kiev. Jakub Janovsky seorang analis militer AS mencatat selama invasi dimulai Rusia diperkirakan telah memasok 3.000 tank ke kawasan Ukraina.
Baca juga: Disebut Pasok Senjata ke Rusia, Mesir Bantah Tuduhan Dokumen AS yang Bocor
Namun setelah Ukraina mendapatkan kiriman senjata tempur yang modern dari Barat, perlahan Rusia mulai kehilangan setengah dari armada tanknya.
Para pengamat mengatakan desain tank Kremlin yang cacat, membuat armada Rusia mudah diledakkan. Alasan ini yang memicu turunnya performa Rusia lantaran tentara Moskow di medan perang mengalami kemunduran.
Lewat undang – undang yang baru, Rusia akhirnya resmi merilis surat rancangan militer elektronik yang memungkinkan para pria berusia 18 hingga 27 tahun untuk wajib mengikuti pelatihan militer setiap enam bulan sekali.
Apabila mereka melanggar aturan tersebut, maka pemerintah Rusia akan mencabut izin SIM dan paspor mereka, tak hanya itu Putin juga mengancam akan memasukan nama para pembelot ke daftar hitam sehingga mereka tidak akan bisa mendaftarkan usaha di Rusia.
Menurut Andrei Kartapolov, ketua komite pertahanan Duma Negara nantinya hukuman ini akan diberlakukan serentak, termasuk untuk ribuan orang Rusia yang sudah berada di luar negeri.
Mengutip dari The Guardian, aturan ini diperketat setelah sebelumnya ribuan pria Rusia beramai-ramai melarikan diri dari Moskow untuk menghindari wajib militer.
Meski pengetatan ini mendapatkan penolakan dari publik serta memicu spekulasi akan adanya mobilisasi gelombang kedua.
Baca juga: Hacker Ukraina Klaim Bobol Email Mata-mata Rusia yang Diburu FBI
Namun Peskov menjelaskan langkah ini harus diambil agar Rusia dapat memperkuat benteng pertahanan sekaligus menstabilisasi front sebelum melancarkan serangan balasan kepada Ukraina.
“Ini adalah bentuk dari inisiatif legislatif, untuk membereskan kekacauan ini dan menjadikannya sistem modern, efektif, dan nyaman bagi warga negara,” ujar Peskov.
Lewat aturan UU baru ini, setidaknya pada September mendatang akan ada 3.000 warga negara Rusia yang rekrut menjadi tentara cadangan yang nantinya akan mengambil bagian dalam konflik militer yang sedang berlangsung dengan Ukraina.