Laporan Wartawan Tribunnews.com, Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, SINGAPURA – Pemerintah Singapura tengah berupaya keras melobi Perdana Menteri Narendra Modi, agar India memperlonggar larangan ekspor beras non-basmati pada Singapura.

"Singapura berhubungan dekat dengan otoritas India. Saat ini kami tengah mencari cara untuk agar India mengecualikan Singapura dari larangan tersebut," jelas Badan Pangan Singapura (SFA).

Upaya ini dilakukan pemerintah Singapura pasca negaranya terancam mengalami kiamat pangan, lantaran India selaku pemasok beras dunia memberlakukan larangan ekspor beras jenis non basmati per 20 Juli 2023.

Baca juga: Kemendag Pastikan Rencana RI Impor 1 Juta Ton Beras Masih Jalan Meski India Setop Ekspor

Larangan ini diberlakukan Modi dengan dalih untuk menurunkan harga beras di pasar domestik mereka, usai para petani di India mengalami gagal panen akibat cuaca ekstrim, dimana sejak April kemarin India dilanda gelombang panas mencapai 46 derajat celcius.

Selain gelombang panas, efek domino dari siklus el nino juga telah menyebabkan uap air berhembus ke arah daratan. Uap air yang terkena suhu panas di daratan selanjutnya mengembun menjadi hujan yang lebat dengan suhu yang lembab.

Khawatir kondisi ini kian memicu lonjakan harga beras jenis non basmati di dalam negeri, PM Modi akhirnya terpaksa memberlakukan larangan beras non basmati atau yang dikenal dengan beras kebuli.

Sayangnya International Food Policy Research Institute (IFPRI) memandang kebijakan itu sebagai malapetaka karena bisa membebani negara lain yang menggantungkan kebutuhan pangannya pada India, termasuk Singapura.

Melansir dari Channel News Asia, Singapura merupakan salah satu negara pengimpor beras India terbanyak di dunia. Dalam setahun terakhir negara singa telah mengimpor beras sebanyak 40 persen, dimana di mana 17 persennya adalah non basmati.

Ketergantungan ini yang membuat posisi pangan Singapura terancam, mengingat Singapura merupakan negara yang kekurangan sumber daya alam. Dilansir dari CNBC, untuk masalah kebutuhan pokok paling mendasar seperti makanan, mereka bahkan mengimpor lebih dari 90 persen kebutuhannya ke 170 negara di dunia.

PM Modi sendiri hingga kini belum memberikan kepastian terkait pelonggaran itu, namun untuk mencegah munculnya krisis pangan akibat larangan ekspor beras, pemerintah Singapura mengumumkan Skema Penimbunan Beras. Di mana importir beras harus memiliki persediaan penyangga yang setara dengan dua kali impor bulanan mereka.

Baca juga: India Setujui Tawaran AMD Untuk Bangun Pabrik Chip Senilai 400 Juta Dolar AS

Selain itu SFA juga menghimbau masyarakat Singapura untuk fleksibel dan dapat beradaptasi ke varietas pengganti beras yang memiliki kandungan karbohidrat yang sama.

"Kami meninjau buffer inventaris secara teratur dan siap bekerja sama dengan industri jika diperlukan penyesuaian," ujar SFA.

Pasokan beras RI Surplus

Menanggapi ramainya isu krisis beras global, Kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim stok beras dalam negeri mengalami surplus, meski tidak ada pasokan impor beras dari India.

“Masyarakat tidak perlu khawatir, stok beras yang dikuasai Bulog saat ini ada sebanyak 750 ribu ton , disamping itu juga hingga hari ini Bulog sudah menyerap lebih dari 700 ribu ton beras petani dalam negeri dan akan terus menyerap selama produksi masih ada dan sesuai ketentuan,” Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita dalam keterangan resminya.

“Untuk mewujudkan pemenuhan Cadangan Pangan di tengah ancaman ekspor beras India dan bencana el nino, Bulog akan terus menjamin kebutuhan melalui outlet-outlet binaan Perum Bulog seperti RPK (Rumah Pangan Kita) yang," tambah Febby.