Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, MOGADISHU - Pemerintah Somalia memberlakukan larangan ketat bagi warga negaranya dengan memblokir akses aplikasi TikTok, Telegram, dan aplikasi judi online.

Larangan tersebut diumumkan secara langsung oleh Jama Hassan Khalif Menteri Komunikasi dan Teknologi Somalia, dalam keterangan resminya Khalif menjelaskan semua perusahaan internet diwajibkan untuk menghentikan aplikasi di atas hingga 24 Agustus mendatang.

Apabila aturan tersebut tak kunjung dilakukan maka perusahaan tersebut akan diganjar tindakan hukum dan denda, seperti yang dikutip dari Aljazeera.

Baca juga: Serangan Bom Bunuh Diri Militan Al Shabaab Tewaskan 20 Tentara Somalia di Kamp Militer

"Saya mendesak pemerintah untuk mengizinkan TikTok untuk publik, tapi tetap mengendalikan bagaimana penggunaannya dalam konteks kultural Somalia," kata Hassan.

Aturan tersebut diberlakukan sebagai respon atas adanya dampak negatif dari penggunaan TikTok yang belakangan kerap disalahgunakan teroris dan kelompok tidak bermoral untuk menyebarkan gambar mengerikan dan informasi yang salah kepada publik.

Tak hanya itu pemerintah Somalia juga memandang Telegram, sebagai aplikasi yang mengganggu keamanan Afrika karena bisa disalahgunakan pihak tak bertanggung jawab untuk menjalankan aktivitas terlarang.

“Dengan memperketat aturan dan menyatukan kekuatan Somalia mulai menggencarkan upaya memerangi teroris di kawasan tengah negara itu, seperti Al-Shabaab, yang berafiliasi dengan Al Qaeda,” jelas Hassan.

TikTok, Telegram, dan 1XBet tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

Namun pasca kebijakan ini dirilis masyarakat Somalia mulai melampiaskan kritik pedas ke pemerintah. Mereka menilai tindakan pemerintah pusat yang membatasi akses TikTok untuk keperluan bisnis dapat memicu perlambatan ekonomi.

"Saya mendesak pemerintah untuk mengizinkan TikTok untuk publik, saya khawatir pelanggan bakal menurun karena larangan ini,” jelas Halimo Hassan, penjual emas di TikTok asal Somalia.

Somalia bukan satu - satunya negara yang membatasi akses aplikasi TikTok, Uni Eropa, Kanada dan sejumlah negara lainnya belakangan mulai kompak meningkatkan pengawasan dengan cara memboikot layanan TikTok.

Tuduhan pencurian data TikTok mulai muncul usai tim peneliti menemukan source code di TikTok yang menunjukkan aplikasi tersebut memanen data seperti lokasi, perangkat yang digunakan, dan aplikasi apa saja yang ada di dalam HP pengguna.

Dengan memanfaatkan data tersebut Barat khawatir warga negaranya dapat dikontrol oleh pemerintah China. Mengingat pemerintah negeri tirai bambu ini kerap memanfaatkan algoritma di media sosial, untuk membawa pengaruh ke pengguna.