Baca tanpa iklan
Selain hukuman penjara, pengadilan juga mengamanatkan 40 jam pendidikan anti-penguntitan untuknya.
Menurut hukum Korea Selatan, individu yang dinyatakan bersalah melakukan penguntitan dapat dikenakan denda hingga 30 juta won (Rp345 juta) atau penjara maksimal tiga tahun.
Baca juga: Korea Selatan akan Gelar Parade Militer Besar-besaran, Pertama Kalinya dalam 10 Tahun
Jika pelaku dinyatakan memiliki senjata, hukuman maksimalnya akan meningkat menjadi denda 50 juta won (Rp577 juta) dan hukuman penjara lima tahun.
Korea Selatan merevisi undang-undang untuk mempermudah hukuman bagi para penguntit
Penguntit di Korea Selatan menghadapi hukuman pidana terlepas dari persetujuan korban, menyusul revisi undang-undang anti-penguntitan yang disahkan pada sidang pleno Majelis Nasional pada Juni lalu.
Mengutip scmp.com, RUU tersebut disahkan dengan suara bulat pada hari Rabu (21/6/2023) oleh 246 anggota parlemen yang menghadiri sidang tersebut, dan hal ini jarang terjadi di parlemen Korea Selatan.
Melalui revisi undang-undang yang bertujuan untuk memperkuat hukuman bagi kejahatan penguntitan, Majelis memutuskan untuk menghapuskan klausul kontroversial yang menetapkan bahwa penguntit tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika korban tidak menyetujui hukuman tersebut.
Awalnya, Undang-undang awal disahkan pada tahun 2021 lalu, menetapkan bahwa penguntit hanya dapat dihukum setelah mendapat izin dari korbannya.
Hal ini menarik kritik keras dari kelompok masyarakat.
Korban penguntitan cenderung menyerah untuk memberi hukuman pada pelaku karena takut akan dibalas suatu hari nanti.
Akibatnya, banyak pelaku penguntitan yang menghindari hukuman pidana setelah mencapai kesepakatan dengan para korban.
Kelompok hak-hak perempuan mengatakan revisi tersebut “sudah lama tertunda”.
“Itu adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan bertahun-tahun yang lalu,” kata Song Ran-hee, kepala Hotline Wanita Korea.
"Kami telah menyatakan keprihatinan besar mengenai masalah ini sejak undang-undang anti-penguntitan pertama kali disahkan dan berulang kali meminta pemerintah untuk menghilangkan klausul yang tidak masuk akal tersebut."
“Sulit untuk menyambut langkah mereka yang terlambat.”
Dia menyesalkan bahwa banyak kejahatan penguntitan – termasuk pembunuhan korban – bisa dicegah jika pemerintah memperkenalkan undang-undang yang tepat dan langkah-langkah pencegahan sejak awal.
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)