Para Pemimpin Arab-Eropa Terbelah Soal Gaza di KTT Mesir, Ungkit Tragedi Nakba 1948, Apa Itu?

TRIBUNNEWS.COM - Para pemimpin internasional berkumpul pada pertemuan puncak (konferensi tingkat tinggi/KTT) di Kairo pada Sabtu (21/10/2023) kemarin untuk membahas solusi terhadap Gaza.

Krisis kemanusiaan di Gaza yang terjadi muncul karena terjadinya perang yang sedang berlangsung antara kelompok perlawanan Palestina yang dipimpin Hamas dan Israel.

Pada KTT tersebut, para peminpin negara yang berkumpul gagal mencapai kesepakatan soal solusi ideal bagi Gaza.

Baca juga: Usir Warga Gaza ke Sinai, IDF: Tank Israel Tak Sengaja Tembak Pos Militer Mesir di Perbatasan Rafah

Dilaporkan, terjadi perpecahan antara para pemimpin Arab dan Eropa mengenai bombardemen Israel di Gaza yang semakin meningkat.

Dalam pidato pembukaannya, Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi mengundang para pemimpin untuk menyetujui 'peta jalan' untuk mengakhiri “bencana kemanusiaan” di Jalur Gaza dan menghidupkan kembali perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina.

"Tujuan dari peta jalan tersebut termasuk pengiriman bantuan ke Gaza dan menyetujui gencatan senjata, diikuti dengan negosiasi yang mengarah pada solusi dua negara," katanya.

Baca juga: AS: Serangan Rudal Jelajah dan Lusinan Drone Ansarallah Yaman ke Israel Berlangsung Sembilan Jam

Kutuk Bombardemen Israel

Dalam pidato berjam-jam, para pemimpin Arab mengutuk pemboman Israel yang sedang berlangsung di Gaza, yang berfokus pada sasaran sipil, termasuk gedung-gedung perumahan bertingkat tinggi, rumah sakit, dan bahkan sebuah gereja Kristen kuno tempat warga sipil berlindung.

Israel juga telah memutus semua air, makanan, dan listrik ke Gaza, serta mengebom perbatasan Rafah dengan Mesir untuk mencegah pengiriman bantuan kemanusiaan.

“Pesan yang didengar dunia Arab sangat jelas dan jelas,” kata Raja Abdullah II dari Yordania dalam pidatonya.

“Nyawa warga Palestina tidak sepenting nyawa warga Israel. Hidup kita tidak begitu penting dibandingkan kehidupan lainnya. Penerapan hukum internasional bersifat opsional, dan hak asasi manusia mempunyai batas-batasnya – hak asasi manusia hanya terbatas pada batas negara, berhenti pada ras, dan berhenti pada agama,” kata Raja Abdullah II menyindir kenyataan yang terjadi terhadap perlakuan dunia, khususnya Barat terhadap warga Palestina.

“Di tempat lain, menyerang infrastruktur sipil dan dengan sengaja membuat seluruh penduduk kelaparan karena makanan, air, dan kebutuhan dasar akan dikutuk,” kata Raja Abdullah.

“Akuntabilitas akan ditegakkan,” kata dia.

Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan pada Sabtu, kalau serangan udara dan rudal Israel telah menewaskan sedikitnya 4.385 warga Palestina, termasuk lebih dari 1.600 anak-anak, di Gaza.

Eropa Bela Israel

Adapun para pejabat Eropa sebagian besar mengecilkan serangan Israel terhadap warga sipil Gaza.

Mereka justru menyatakan kalau Israel mempunyai hak untuk mempertahankan diri dan meminta agar Israel mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke daerah kantong yang terkepung.

“Seperti negara lain di dunia, Israel mempunyai hak untuk membela diri dan membela rakyatnya dari teror ini,” kata Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, dalam pidatonya.

Argumen para pemimpin Eropa merujuk pada serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober terhadap Israel menewaskan sekitar 1.400 warga Israel, termasuk pemukim dan mantan tentara Israel.

Tidak ada pemimpin senior Israel atau Amerika Serikat (AS) yang menghadiri pertemuan tersebut.

Sejumlah analis menilai, ketidakhadiran perwakilan Israel maupun AS mengindikasikan tidak ada kesepakatan yang bisa dicapai untuk mengakhiri kekerasan.

Cemas Terjadi Pengulangan Nakba 1948

Para pemimpin Arab juga menyuarakan kecemasan akan ancaman yang dikeluarkan oleh pejabat Israel untuk mengusir 2,3 juta penduduk Gaza ke Mesir.

Jika ekskusi itu dilakukan lagi, aksi militer itu merupakan pengulangan Tragedi Nakba tahun 1948.

Tahun itu, milisi Zionis menggunakan pemerkosaan dan pembantaian sebagai alat untuk mengusir 750.000 warga Palestina dari rumah mereka dan menjadikan mereka pengungsi di negara tetangga, Tepi Barat, dan Gaza.

Hal ini memungkinkan milisi Zionis untuk menaklukkan wilayah yang dibutuhkan untuk mendirikan negara baru, Israel, dengan mayoritas penduduk Yahudi.

Presiden Mesir, Sisi mengatakan negaranya menentang perpindahan warga Palestina ke wilayah Sinai yang sebagian besar merupakan gurun pasir di Mesir.

Baca juga: Usir Warga Gaza ke Sinai, IDF: Tank Israel Tak Sengaja Tembak Pos Militer Mesir di Perbatasan Rafah

Abdel Fattah al-Sisi menambahkan kalau satu-satunya solusi adalah negara Palestina merdeka.

Yordania, yang menjadi rumah bagi banyak pengungsi Palestina dan keturunan mereka yang diusir selama dan pasca-tragedi Nakba, juga khawatir Israel akan menggunakan konflik dengan Hamas untuk mengusir warga Palestina secara massal dari Tepi Barat yang diduduki.

Raja Abdullah mengatakan pemindahan paksa adalah kejahatan perang.

"Pemindahan paksa (penduduk) adalah kejahatan perangmenurut hukum internasional, dan merupakan garis merah bagi kita semua,” kata dia memperingatkan.

Hari Nakba, Tragedi Pengusiran Warga Palestina dari Tanah Airnya pada 15 Mei 1948

Apa yang dimaksud para pemimpin Arab soal Tragedi Nakba?

Mengutip lansiran DW, Hari Nakba adalah peristiwa eksodus massal di Palestina pada tahun 1948.

Tragedi pada tanggal 15 Mei itu kini menjadi hari peringatan bagi warga Palestina di seluruh dunia.

Apa yang dimaksud dengan Nakba?

Dalam bahasa Arab, Nakba berarti malapetaka atau bencana.

Kata ini mengacu pada konflik Israel-Palestina, merujuk pada kejadian di mana orang-orang Palestina kehilangan tanah airnya selama dan setelah perang Arab-Israel tahun 1948.

Diperkirakan sekitar 700.000 orang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Israel melarikan diri atau terpaksa meninggalkan rumah mereka.

Banyak pengungsi Palestina di luar negeri yang tidak memiliki kewarganegaraan hingga saat ini.

Apa itu Hari Nakba?

Tanggal 15 Mei 1948 adalah awal perang Arab-Israel dan telah lama menjadi hari di mana warga Palestina turun ke jalan untuk memprotes pengungsian mereka.

Banyak di antara mereka yang membawa bendera Palestina, membawa kunci rumah lama mereka atau membawa spanduk dengan simbol kunci.

Hal ini menggambarkan harapan untuk kembali ke rumah mereka dan apa yang dianggap sebagai hak mereka untuk kembali.

Di masa lalu, beberapa protes berubah menjadi bentrokan dengan kekerasan.

Israel menuduh Hamas dan organisasi lain yang terdaftar di UE dan negara-negara lain sebagai organisasi teror menggunakan hari tersebut untuk mencapai tujuan mereka.

Istilah Hari Nakba diciptakan pada tahun 1998 oleh pemimpin Palestina saat itu, Yasser Arafat.

Ia menetapkan tanggal tersebut sebagai hari resmi peringatan hilangnya tanah air Palestina.

Mengapa warga Palestina harus pergi?

Hingga berakhirnya Perang Dunia I, Palestina berada di bawah kekuasaan Turki sebagai bagian dari Kesultanan Utsmaniyah.

Wilayah ini kemudian berada di bawah kendali Inggris, yang disebut British Mandate, Mandat untuk Palestina.

Selama periode tersebut – yang ditandai dengan meningkatnya antisemitisme di Eropa – semakin banyak orang Yahudi dari seluruh dunia yang pindah ke sana.

Bagi mereka, Israel mereka anggap sebagai tanah air leluhur mereka: Eretz Israel, Tanah Perjanjian tempat orang Yahudi selalu tinggal.

Setelah pengalaman Holocaust di Nazi Jerman, Rencana Pembagian Palestina PBB diadopsi oleh Majelis Umum PBB.

Liga Arab menolak rencana tersebut, namun Badan Yahudi untuk Palestina menerimanya.

Pada tanggal 14 Mei 1948, Negara Israel diproklamasikan.

Sebagai reaksinya, koalisi lima negara Arab menyatakan perang namun akhirnya dikalahkan oleh Israel pada tahun 1949.

Sebelum perang, antara 200.000 hingga 300.000 warga Palestina telah meninggalkan atau dipaksa keluar dan selama pertempuran tersebut, 300.000 hingga 400.000 warga Palestina lainnya terpaksa mengungsi. 

Jumlah keseluruhannya diperkirakan sekitar 700.000 orang.

Selama perang, lebih dari 400 desa Arab hancur.

Meskipun pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh kedua belah pihak, pembantaian Deir Yassin – sebuah desa di jalan antara Tel Aviv dan Yerusalem – masih terpatri dalam ingatan orang Palestina hingga hari ini.

Setidaknya 100 orang tewas, termasuk perempuan dan anak-anak. Peristiwa tersebut memicu ketakutan yang meluas di kalangan warga Palestina dan mendorong banyak orang meninggalkan rumah mereka.

Pada akhir perang, Israel menguasai sekitar 40 persen wilayah yang awalnya diperuntukkan bagi Palestina berdasarkan rencana pembagian PBB tahun 1947.

Ke mana Warga Palestina pergi?

Sebagian besar orang Palestina berakhir sebagai pengungsi tanpa kewarganegaraan di negara-negara Arab tetangga, tak banyak dari mereka yang pindah lebih jauh.  

Sampai hari ini, hanya sebagian kecil dari generasi penerus Palestina yang telah mengajukan atau menerima kewarganegaraan lain.

Akibatnya, sebagian besar dari saat ini sekitar 6,2 juta orang Palestina di Timur Tengah tetap tanpa kewarganegaraan.  

Menurut badan pengungsi Palestina PBB, UNRWA, sebagian besar orang Palestina masih tinggal di kamp-kamp pengungsi yang seiring waktu berubah menjadi kota-kota pengungsi.

Mereka kebanyakan menempati Jalur Gaza,Tepi Barat yang Diduduki Israel, Lebanon, Suriah, Yordania, dan Yerusalem Timur.

Fakta ini yang membuat Mesir dan Yordania paling cemas saat pejabat Israel kembali menyuarakan soal rencana pemindahaan jutaan warga Gaza ke Semenanjung Sinai.

Baca juga: Usir Warga Gaza ke Sinai, IDF: Tank Israel Tak Sengaja Tembak Pos Militer Mesir di Perbatasan Rafah

(oln/tc/dw/nuol/*)