Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Perang masih berkecamuk di Ukraina dan Gaza, Palestina.
Dilansir Al Jazeera, perselisihan lain terjadi di Kongres Amerika Serikat (AS) mengenai negara mana yang harus menerima dana bantuan.
Soal dana untuk pemerintahan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, anggota Kongres dan Partai Republik makin skeptisisme dalam beberapa bulan terakhir.
Penolakan mengucurkan dana untuk Ukraina menguat seiring pecahnya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu.
Beberapa anggota Partai Republik memilih untuk memberikan bantuan ke Israel ketimbang Ukraina.
“Israel sedang menghadapi ancaman eksistensial. Pendanaan apapun untuk Ukraina harus segera dialihkan ke Israel,” tulis Senator Partai Republik, Josh Hawley, di media sosial dua hari setelah perang dimulai.
Baca juga: Otak Penyerangan 7 Oktober Gugur di Gaza, Setelah Wael Asefa Siapa Lagi Yang Jadi Target Zionis?
Seorang profesor ilmu politik di Universitas Columbia, Robert Y Shapiro, mengakui kebijakan luar negeri "American First" yang dipelopori mantan Presiden Donald Trump masih kuat.
Menurut Shapiro, rencana untuk menghentikan dana ke Ukraina kemudian dialihke ke Israel seperti pertunjukan bagi basis Trump di Partai Republik.
"Selama masa jabatannya, ia memperjuangkan kebijakan luar negeri 'America First' yang membuat AS menarik diri dari perjanjian internasional tertentu, dan memilih sikap yang lebih isolasionis," katanya.
Ia menjelaskan, agaknya Trump masih menyimpan kebencian terhadap Ukraina.
Lagi pula, upaya Trump menahan bantuan militer ke Ukraina juga menyebabkan dirinya menghadapi sidang pemakzulan pertamanya.
Sejak meninggalkan jabatannya, Trump tetap kritis terhadap bantuan ke Ukraina.
Trump kemudian menjalin hubungan baik dengan musuh Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin, yang dia puji dalam beberapa kesempatan.
Baca juga: Ivanka Trump Bersaksi di Persidangan Penipuan Perdata Donald Trump di New York
Meski demikian, bantuan ke Ukraina masih mempunyai pendukung terkemuka di kalangan Partai Republik, termasuk pemimpin minoritas Senat Mitch McConnell.