Joe Biden Blunder, Muka Antony Blinken Meringis Saat Presiden AS Sebut Xi Jinping Seorang Diktator

TRIBUNNEWS.COM - Hanya beberapa jam setelah bertemu, Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden secara terang-terangan menyebut pemimpin Tiongkok Xi Jinping sebagai "diktator", Kamis (16/11/2023).

Hal yang menarik, sesaat setelah komentar blunder Biden itu terlontar, sebuah video menangkap momen Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken meringis mendengar pernyataan itu.

Selama konferensi pers setelah pertemuan yang dirancang untuk memuluskan hubungan AS-Tiongkok yang memburuk, Biden ditanya apakah dia mendukung pernyataan pada bulan Juni yang menggambarkan Xi sebagai "diktator".

"Begini, benar. Dia seorang diktator dalam artian dia adalah orang yang menjalankan negara komunis yang didasarkan pada bentuk pemerintahan yang sama sekali berbeda dari kita," kata Biden.

Pernyataan Biden muncul hanya beberapa jam setelah dia bertemu dengan Xi di sela-sela KTT APEC di San Francisco, yang merupakan pertemuan tatap muka pertama antara keduanya dalam setahun.

Blinken tampaknya terkejut atas pernyataan Biden.

Dia adalah sosok di balik kerja keras upaya diplomasi AS yang dibangun secara cermat selama berbulan-bulan untuk meletakkan dasar pertemuan Biden-Xi Jinping pada Rabu kemarin.

“Dua belas bulan kerja keras & diplomasi dibuang ke toilet dengan kata sederhana,” kata mantan diplomat Italia Marco Carnelos pada bahasa tubuh dari Blinken yang muncul di twitter

.

Hubungan diplomatik AS-Tiongkok dibangun atas dasar pengakuan AS terhadap kebijakan "One China", yang menyatakan bahwa Partai Komunis Tiongkok adalah penguasa sah negara tersebut, dan klaim mereka untuk memiliki pulau Taiwan yang diakui merdeka namun tidak didukung Beijing.

Biden di masa lalu telah menyimpang dari kebijakan tersebut, dengan mengatakan beberapa kali bahwa AS akan membela Taiwan jika negara itu diserang oleh Tiongkok, sehingga memicu perubahan arah kebijakan dari Gedung Putih.

Tiongkok menanggapi dengan marah pernyataan Biden soal Xi Jinping.

“Pernyataan ini sangat salah dan merupakan manipulasi politik yang tidak bertanggung jawab,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning kepada wartawan pada hari Kamis dalam pengarahan rutin, menurut laporan Reuters.

(oln/rtrs/BI)