Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu RI) Retno Marsudi mengungkapkan kekhawatirannya serangan Israel makin membabi buta kepada Palestina usai gencatan senjata yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Retno tak bisa memahami mengapa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikeras keras melanjutkan perang di Tepi Barat.

Hal itu disampaikan Retno dalam pertemuan dengan DK PBB di New York, Amerika Serikat, Rabu (29/11/2023).

"Saya kutip pernyataan PM Netanyahu yang mengatakan bahwa operasi militer akan dilakukan kembali dengan kekuatan penuh pada saat truce selesai. Saya sampaikan saya tidak dapat memahami pernyataan semacam ini," kata dia dalam press briefing virtual yang ditulis Kamis (30/11/2023).

Baca juga: Israel Luncurkan Laman Propaganda Hamas.com, Jurnalis: Situs Palsu

Ia pun mengaku tak habis pikir mengapa Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB) hanya berdiam diri melihat situasi kemanusiaan ini.

DK PBB harus dapat mencegah agar kekerasan tidak terulang kembali di Gaza.

"Saya juga tidak bisamemahami jika DK PBB membiarkan ancaman terhadap kemanusiaan ini pada akhirnya menjadi kenyataan," tegas dia.

Indonesia menyambut baik gencatan senjata sementara yang berlangsung.

Namun tentu hal itu tidaklah cukup lantaran humanitarian pause terlalu sempit dan rapuh untuk membuat situasi Gaza lebih baik secara berkesinambungan.

Dalam pertemuan DK PBB ini, Retno menyatakan sikap Indonesia berada di sisi yang benar dari sejarah, yaitu membela keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina.

Oleh karena itu sebuah aksi baru DK PBB diperlukan dan aksi ini harus memuat:

Pertama, pentingnya pemberian bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke seluruh wilayah Gaza dan dapat termonitor dengan baik.

Kedua, penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, yang harus betul-betul dilakukan.

Ketiga, pentingnya gencatan senjata yang permanen untuk mengakhiri semua kekejaman.

"Di akhir pernyataan saya menegaskan kembali bahwa bangsa Palestina memiliki hak untuk merdeka berdasarkan two-state solution. Saat ini adalah saat yang tepat untuk memulai kembali proses perdamaian tersebut," kata mantan duta besar RI untuk Belanda ini.