Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden tengah ditimpa kemalangan karena terancam dimakzulkan.
Selain itu, putranya yang bernama Hunter Biden kini menghadapi sejumlah dakwaan dalam kasus penggelapan pajak.
Fraksi Partai Republik di DPR AS berusaha memakzulkan Biden yang berasal dari Partai Demokrat.
Mereka menuding Biden dan keluarganya mengambil keuntungan yang tidak sah lewat kebijakan saat Biden masih menjadi Wakil Presiden AS tahun 2009—2017.
Dikutip dari Newsweek, Partai Republik telah menyelidiki Biden atas dugaan bahwa dia ikut campur dalam utusan bisnis Hunter dengan Tiongkok dan Ukraina. Hunter turut dituding menerima suap.
Semua tudingan itu dibantah oleh Gedung Putih. Kemudian, kuasa hukum Hunter dan Partai Demokrat mengkritik penyelidikan pemakzulan itu.
Menurut kubu Hunter, Partai Republik tidak bisa mendapatkan bukti untuk memakzulkan Biden.
Namun, kubu Republik berpendapat bahwa formalisasi proses pemakzulkan bisa memungkinkan mereka memanggil pihak Gedung Putih untuk bersaksi.
Baca juga: Daftar Presiden AS yang Dimakzulkan, Bill Clinton, Andrew Johnson, Donald Trump, Joe Biden?
Disebutkan sudah ada catatan perbankan sebanyak 40.000 halaman yang diajukan untuk diperiksa.
Di samping itu, ada kesaksian dari sejumlah orang, termasuk dari anggota Kementerian kehakiman.
Pemakzulan tersebut disebut berpotensi menghambat kampanya Biden yang ingin maju kembali sebagi capres tahun depan.
Kasus penggelapan pajak
Kementerian Kehakiman AS pada hari Kamis menuding Hunter tidak membayar pajak sebesar $1,4 juta atau sekitar Rp21,6 miliar.
Padahal, Hunter bisa menghabiskan jutaan dolar demi gaya hidup mewahnya.
Jika terbukti bersalah, Hunter terancam meringkuk di penjara hingga 17 tahun.
Baca juga: Alasan DPR AS Gelar Penyelidikan Pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden
Sementara itu, kuasa hukumnya mengklaim Hunter telah membayar semua pajaknya.
Biden dan istrinya, Jill, sudah berulang kali menyatakan dukungannya kepada Hunter secara terbuka. Dulu Hunter juga pernah kecanduan narkoba.
Kendati demikian, pihak Gedung Putih menyatakan Biden sudah berjanji untuk ikut campur dalam kasus yang kini menjerat Hunter.
“Apakah hal itu mengikis dasar moralitas yang dinyatakan Presiden ketika dia berusaha maju kembali [sebagai capres]? Tentu saja tidak. Hal itu membuatnya mempertahankan gagasan itu,” kata seorang pejabat Gedung Putih dikutip dari Reuters.
“Kami serius saat kami berkata bahwa tak ada seorang pun yang kebal hukum."
Matt Bennet yang menjabat sebagai Wakil Presiden Eksekutif di sebuah lembaga riset bernama Third Way mengatakan kasus Hunter itu berdampak terhadap perasaan Biden.
Namun, menurutnya kasus itu tidak berdampak secara politik terhadap Biden.
Baca juga: Upaya Pemakzulan Joe Biden, Bisakah Presiden AS Ini Dicopot dari Jabatannya?
Hunter kini didakwa melakukan tiga tindak pidana berat dan enam pelanggaran ringan dalam perpajakan.
Dalam berkas dakwaannya, disebutkan bahwa putra Biden itu menghabiskan banyak uang demi sejumlah hal, termasuk narkoba, prostitusi, pornografi online, dan gaya hidup mewah.
“Saya yakin dia [Biden] pasti sangat sedih melihat putranya menghadapi dakwaan itu. Namun, saya pikir dia bisa menyelesaikannya,”kata Bennett.
“Secara politik, saya pikir kasus itu tidak akan berdampak signifikan. Orang-orang sudah lama tahu bahwa Hunter Biden diselidiki dan dalam dakwaan itu tidak ada yang mengindikasikan bahwa Joe Biden terlibat dalam hal apa pun.”
Baca juga: Joe Biden Terancam Dimakzulkan dari Jabatan Sebagai Presiden Amerika Serikat
(Tribunnews/Febri)