Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM – Skandal megakorupsi kini menimpa militer Ukraina di tengah pertempuran melawan Rusia yang tak kunjung usai.
Pada Selasa (9/1/2024), Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov menyebut pihak berwenang telah mendeteksi adanya dugaan korupsi besar-besaran di dalam militer negaranya.
Di media sosial Facebook, Umerov mengatakan proses audit yang dilakukan Kementerian Pertahanan telah mengungkap tindak korupsi.
Nilai korupsi itu bahkan sudah mencapai 10 miliar hryvnia atau sekitar Rp 4,07 triliun hanya dalam 4 bulan terakhir. Angka itu bahkan belum termasuk tindak korupsi sebelumnya.
Menurut Umerov, Dinas Keamanan Ukraina bersama dengan Kementerian Pertahanan juga membongkar rencana korupsi.
Korupsi itu terkait dengan pembelian amunisi senilai 1,5 miliar hyrvinia atau sekitar Rp 611 miliar.
“Berita tentang kasus penahanan dan kejahatan yang kalian lihat belakangan ini adalah sebuah perubahan,” kata Umerov dikutp dari Anadolu Agency.
“Perubahan akan lebih sering diketahui. Salah satu prioritas tim Kementerian Pertahanan ialah membersihkan sistem itu dari peserta yang tidak mendukungnya, di dalam dan di luar institusi itu,” ujarnya menjelaskan.
Menurut dia, Kementerian Pertahanan berupaya menyelesaikan masalah korupsi secara sistematis.
Kementerian itu juga tengah menerapkan “sistem pembelian baru menurut standar Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO)".
Umerov berujar tambahan pembelian senjata kini dilakukan lewat dua badan khusus.
Baca juga: Perang Rusia-Ukraina Hari Ke-685, Pesawat Perang Rusia Tak Sengaja Jatuhkan Bom di Rubizhne
“Dalam empat bulan kita berhasil menyisihkan 3,5 miliar hyrnia dalam semua pembelian logistik. Ini sekitar 20 persen dari jumlah rencana pembelian,” katanya.
Dikutip dari Newsweek, Ukraina telah mengajukan diri menjadi anggota Uni Eropa.
Hal itu membuat Ukraina sangat sensitif terhadap kasus korupsi karena para sekutunya terus terus mengirimkan bantuan keuangan guna melawan Rusia.
Pada September 2023, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melantik Umerov untuk menggantikan Menteri Pertahanan sebelumnya, Oleksii Reznikov.
Reznikov mengundurkan diri setelah muncul skandal kenaikan harga pasokan pangan dan rendahnya kualitas jaket militer Ukraina.
Dia secara personal tidak terlihat dalam skandal itu. Namun, dia tetap memutuskan mundur karena mengaku gagal menangani skandal itu.
Sejumlah pejabat di tempat rekrutmen personel militer dipecat oleh Zelensky pada bulan Agustus 2023.
Mereka diduga menerima suap dari warga Ukraina yang ingin menghindari pertempuran.
Zelensky kemudian menyebutkan transparansi dalam pembelian senjata akan menjadi salah satu tugas Umerov.
Di tengah skandal korupsi besar ini, pebisnis Ukraina bernama Hrykevych dilaporkan ditahan karena diduga melakukan tindak penyuapan.
Dia dikabarkan menawarkan uang suap senilai 500 ribu dolar AS kepada pejabat Biro Investigasi Negara guna mengembalikan aset perusahaannya yang disita dalam penyelidikan.
Baca juga: Miliarder Rusia Melawan, Banknya Dicaplok Ukraina Hanya Dihargai Rp 309
Risiko korupsi dalam mobilisasi
Komite Kebijakan Antikorupsi Ukraina menyinggung risiko korupsi dalam RUU mobilisasi warga negara.
Risiko itu disampaikan oleh kepala komite itu, Anastasiia Radina.
Menurut Radina, parlemen Ukraina tak pernah mengakui adanya keharusan untuk melakukan mobilisasi.
Sebelumnya, pemerintah telah mengajukan RUU itu kepada parlemen tanggal 25 Desember 2023.
Di dalamnya ada rencana kebijakan wajib militer selanjutnya dan mengetatkan aturan guna mengurangi jumlah warga yang menolak wajib militer.
Adanya keberatan atas RUU itu juga disampaikan oleh Asosiasi Bisnis Eropa.
Menurut asosiasi itu, RUU tersebut mungkin “berisi tanda-tanda adanya pelanggaran dalam konstitusi Ukraina”.
Kebijakan wajib militer, menurut asosiasi itu, bisa meningkatkan skema penggajian dan menganggu kondisi bisnis.
Selain itu, kebijakan itu juga bisa menghilangkan hak-hak dasar warga negara.
Ukraina kewalahan hadapi Rusia
Baca juga: Intelijen Inggris Deteksi Rusia Pakai Senjata Super KILLJOY di Ukraina, Bisa Hajar Kapal Induk!
Sementara itu, Ukraina dilaporkan kesusahan menghadapi Rusia. Tahun lalu serangan balik Ukraina tidak membuahkan hasil yang memuaskan.
Dikutip dari Russian Today, Ukraina meminta bantuan Amerika Serikat (AS) agar bisa tetap menjalankan pemerintahan.
Di sisi lain, ekonomi Rusia justru tetap stabil meski dihujani sanksi oleh Barat setelah menyerbu Ukraina.
Presiden AS Biden bertekad mencari bantuan uang untuk Ukraina meski parlemen AS tampak enggan mendukungnya.
(Tribunnews/Febri)