Tak Mempan Dibombardir, AS dan Inggris Buru Empat Pentolan Houthi

TRIBUNNEWS.COM -- Makin gerah dengan gerakan-gerakan perlawanan Houthi Yaman,
Amerika Serikat dan Inggris mengincar empat orang petinggi kelompok yang berkuasa di Yaman tersebut.

Keempat pentolan kelompok yang biasa disebut sebagai pemberontah Ansar Allah tersebut  adalah:

1. Menteri Pertahanan Houthi Mohamed Nasser al-Atifi;
2. Komandan angkatan laut Houthi Muhammad Fadl Abd al-Nabi;
3. Kepala pasukan pertahanan pantai Muhammad Ali al-Qadiri
4. Direktur pengadaan pasukan Houthi Muhammed Ahmad al-Talibi

Keempat pria itu menjadi target dalam sanksi terbaru yang dikeluarkan oleh AS dan Inggris.

Perburuan empat orang ini karena pengeboman yang dilakukan AS tak mempan membuat kelompok tersebut surut. Mereka tetap menembaki kapal-kapal yang mendekati Laut Merah.

Baca juga: Dua Jam Houthi Lepaskan Rentetan Rudal Balistik, Satu Hantam Kapal Perang AS, Kapal Kawalan Mundur

Mereka dianggap mendukung atau mengarahkan serangan terhadap pelayaran komersial di Laut Merah.

“Serangan teroris yang terus-menerus dilakukan oleh Houthi terhadap kapal dagang dan awak sipilnya mengancam akan mengganggu rantai pasokan internasional dan kebebasan navigasi, yang sangat penting bagi keamanan, stabilitas, dan kemakmuran global,” Brian Nelson, Wakil Menteri Keuangan AS untuk Urusan Terorisme dan intelijen finansial, kata dalam sebuah pernyataan dikutip dari Al Jazeera, Jumat (26/1/2024).

“Aksi bersama yang dilakukan hari ini dengan Inggris menunjukkan tindakan kolektif kami dalam memanfaatkan semua pihak berwenang untuk menghentikan serangan-serangan ini.”

Sementara Inggris mengatakan keempat pria tersebut terlibat dalam tindakan yang “mengancam perdamaian, keamanan dan stabilitas Yaman”.

Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pembatasan tersebut “memperkuat pesan jelas kami kepada Houthi dalam beberapa minggu terakhir”, dan berjanji untuk menargetkan mereka yang berada di balik “tindakan yang tidak dapat diterima dan ilegal” terhadap pengiriman barang.

Serangan oleh Houthi ke kapal AS dan Inggris serta yang berhubungan dengan Israel di Laut Merah sebagai bentuk solidaritas Houthi terhadap Palestina yang terus diserang oleh Israel.

Usir Pejabat AS dan Inggris

Sebelumnya Houthi telah memerintahkan staf Amerika Serikat, Inggris, dan koordinator kemanusiaan PBB yang bermarkas di ibu kota Yaman, Sanaa untuk meninggalkan negara itu dalam waktu satu bulan.

Seorang pejabat Houthi mengatakan keputusan itu dilakukan menyusul serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Inggris, dengan dukungan dari negara-negara lain, terhadap sasaran militer kelompok yang bersekutu dengan Iran, yang telah melancarkan serangan terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah yang dikatakan terkait dengan Israel.

"Kami ingin menekankan bahwa Anda harus memberi tahu para pejabat dan pekerja dengan kewarganegaraan Amerika Serikat dan Inggris untuk bersiap meninggalkan negara itu dalam waktu 30 hari," kata Kementerian Luar Negeri Houthi dalam sebuah pernyataan kepada penjabat koordinator kemanusiaan PBB, Rabu (24/1/2024).

Baca juga: Dua Jam Houthi Lepaskan Rentetan Rudal Balistik, Satu Hantam Kapal Perang AS, Kapal Kawalan Mundur

Menanggapi pernyataan Houthi, Kedutaan Besar Amerika Serikat mengatakan pihaknya mengetahui laporan tersebut, tetapi tidak dapat berbicara atas nama PBB atau organisasi kemanusiaan di Yaman mengenai apa yang mungkin mereka terima dari pihak berwenang Houthi.

Sementara itu, Kedutaan Besar Inggris mengatakan stafnya belum diberitahu untuk pergi dan misi tersebut berhubungan erat dengan PBB mengenai masalah ini.

“PBB memberikan bantuan penting kepada rakyat Yaman melalui jalur laut yang membahayakan Houthi,” kata misi Inggris di Yaman dalam sebuah pernyataan.

“Tidak boleh ada tindakan yang menghalangi kemampuan mereka untuk melaksanakannya,” sambungnya.

Gerakan Houthi menguasai sebagian besar wilayah Yaman setelah hampir satu dekade berperang melawan koalisi yang didukung Amerika Serikat dan Saudi.

Perang telah berubah menjadi kebuntuan tanpa perdamaian karena sebagian besar pertempuran telah berhenti, namun kedua belah pihak telah gagal memperbarui secara resmi gencatan senjata yang ditengahi PBB.