Irak Melarang Beberapa Bank Komersial Melakukan Transaksi Dolar AS, Ini Tujuannya

Irak Melarang Beberapa Bank Komersial Melakukan Transaksi Dolar AS, Ini Tujuannya

TRIBUNNEWS.COM- Irak melarang beberapa bank komersial melakukan transaksi dolar AS. Menurut sebuah laporan, langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari pembatasan AS terhadap sistem keuangan Irak

Bank Sentral Irak (CBI) melarang delapan bank lokal melakukan transaksi dolar AS pada tanggal 4 Februari, dalam upaya untuk menghindari sanksi dan pembatasan keuangan AS.

Sebuah dokumen CBI mencantumkan bank-bank yang dilarang tersebut sebagai Ahsur International Bank for Investment, Investment Bank of Iraq, Union Bank of Iraq, Kurdistan International Islamic Bank for Investment and Development, Al-Huda Bank, Al-Janoob Islamic Bank for Investment and Finance, Arabia Islamic Bank, dan Bank Komersial Hammurabi.

“Kami memuji langkah lanjutan yang diambil oleh Bank Sentral Irak untuk melindungi sistem keuangan Irak dari penyalahgunaan, yang telah menyebabkan bank-bank sah Irak mencapai konektivitas internasional melalui hubungan perbankan koresponden,” kata juru bicara Departemen Keuangan AS pada hari Minggu.

Langkah-langkah tersebut diambil setelah para pejabat Irak bertemu dengan pejabat tinggi sanksi Departemen Keuangan AS Brian Nelson pekan lalu.

Pada akhir Januari, Washington menjatuhkan sanksi terhadap Al-Huda Bank, salah satu bank yang terdaftar dalam dokumen CBI, dengan tuduhan bahwa bank tersebut melakukan pencucian uang untuk Iran.

Beberapa bank lain juga terkena sanksi serupa selama setahun terakhir.

Komite Keuangan di parlemen Irak membuat pernyataan pada tanggal 31 Januari yang menyerukan penjualan minyak dalam mata uang selain dolar AS, yang bertujuan untuk melawan sanksi AS terhadap sistem perbankan Irak.

“Departemen Keuangan AS masih menggunakan dalih pencucian uang untuk menjatuhkan sanksi terhadap bank-bank Irak. Hal ini memerlukan sikap nasional untuk mengakhiri keputusan sewenang-wenang ini,” kata pernyataan itu.

AS mempunyai kendali signifikan atas sistem keuangan Irak. Karena sanksi AS, Baghdad kesulitan membayar utang energi yang besar kepada Iran. Selain itu, pendapatan minyak Irak ditransfer ke Federal Reserve Bank of New York. Baghdad memerlukan izin AS untuk mengakses dana tersebut.

Pemerintah Irak baru-baru ini menyatakan harapannya untuk bergerak menuju de-dolarisasi.

Irak akan menerapkan beberapa langkah ekonomi baru untuk lebih memperkuat mata uang nasional terhadap dolar AS, kata sumber pemerintah kepada Kantor Berita Irak (INA) pada 14 November.

Sejak Oktober, faksi-faksi perlawanan Irak terus-menerus menargetkan pangkalan-pangkalan AS di Irak dan Suriah, sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina dan dalam upaya untuk mempercepat penarikan pasukan AS dari Irak. Tiga tentara AS tewas dalam serangan perlawanan Irak di dekat perbatasan Suriah-Yordania pada 28 Januari.

Serangan itu memicu serangan kekerasan AS di Irak dan Suriah. Baghdad telah menghadapi penolakan dari Washington dalam upayanya untuk secara diplomatis memfasilitasi penarikan pasukan AS dari Irak, dan peralihan kehadiran AS di Irak ke “peran penasihat.”

Menyusul serangan di dekat Yordania, Departemen Keuangan AS mengatakan Washington mengharapkan Baghdad membantu mengidentifikasi dan mengganggu dana faksi perlawanan yang didukung Iran di Irak.

Larang 8 Bank Transaksi Dolar AS

Irak telah melarang delapan bank komersial lokal untuk terlibat dalam transaksi dolar AS, mengambil tindakan untuk mengurangi penipuan, pencucian uang dan penggunaan ilegal mata uang AS lainnya beberapa hari setelah kunjungan pejabat tinggi Departemen Keuangan AS.

Bank-bank tersebut dilarang mengakses lelang dolar harian bank sentral Irak, sumber utama mata uang keras di negara yang bergantung pada impor dan telah menjadi titik fokus tindakan keras AS terhadap penyelundupan mata uang ke negara tetangga Iran.

Sebagai sekutu langka Amerika Serikat dan Iran dengan cadangan lebih dari $100 miliar yang disimpan di AS, Irak sangat bergantung pada niat baik Washington untuk memastikan bahwa aksesnya terhadap pendapatan dan keuangan minyak tidak terhambat.

Dokumen bank sentral yang diverifikasi oleh pejabat di bank tersebut mencantumkan bank-bank yang dilarang.

Mereka adalah: Bank Internasional Ahsur untuk Investasi; Bank Investasi Irak; Union Bank Irak; Bank Islam Internasional Kurdistan untuk Investasi dan Pembangunan; Bank Al Huda; Bank Islam Al Janoob untuk Investasi dan Keuangan; Bank Islam Arab dan Bank Komersial Hammurabi.

Kepala asosiasi bank swasta Irak, yang mewakili bank-bank yang terlibat, serta Ashur dan Hammurabi tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Seorang juru bicara Departemen Keuangan mengatakan: "Kami memuji langkah lanjutan yang diambil oleh Bank Sentral Irak untuk melindungi sistem keuangan Irak dari penyalahgunaan, yang telah menyebabkan bank-bank sah Irak mencapai konektivitas internasional melalui hubungan perbankan koresponden.”

Pada Juli 2023, Irak melarang 14 bank melakukan transaksi dolar sebagai bagian dari tindakan keras yang lebih luas terhadap penyelundupan dolar ke Iran melalui sistem perbankan Irak. Keputusan itu diambil setelah ada permintaan dari Washington, menurut para pejabat Irak dan AS.

Bank yang dilarang melakukan transaksi dolar diizinkan untuk terus beroperasi dan diizinkan melakukan transaksi dalam mata uang lain, kata bank sentral.

Pejabat tinggi sanksi Departemen Keuangan AS, Brian Nelson, pekan lalu bertemu dengan pejabat tinggi Irak di Bagdad, membahas cara melindungi sistem keuangan Irak dan internasional dari aktor kriminal, korup, dan teroris.

Departemen Keuangan mengumumkan tindakan terhadap Bank Al-Huda selama kunjungan tersebut, dengan mengatakan bahwa bank tersebut terlibat dalam pengalihan miliaran dolar AS ke kelompok-kelompok yang didukung Iran.

Seorang pejabat senior Departemen Keuangan mengatakan kepada Reuters bahwa Washington memperkirakan Irak akan berbuat lebih banyak untuk membantu melawan kelompok bersenjata yang didukung Iran yang beroperasi di Irak setelah pembunuhan tiga tentara AS yang dituduh dilakukan oleh faksi garis keras Irak.

Pemerintahan Irak saat ini berkuasa dengan dukungan dari partai-partai kuat yang didukung Iran dan kelompok-kelompok bersenjata yang memiliki kepentingan dalam perekonomian informal Irak, termasuk sektor keuangan yang telah lama dipandang sebagai pusat pencucian uang.

Meski begitu, para pejabat Barat memuji kerja sama dengan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani dalam melaksanakan reformasi ekonomi dan keuangan yang dimaksudkan untuk mengekang kemampuan Iran dan sekutunya dalam mengakses dolar AS, dan untuk menjadikan perekonomian Irak sejalan dengan standar internasional.

(Sumber: The Cradle, Reuters)