News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Konflik Rusia Vs Ukraina

Volodymyr Zelensky Benarkan Berencana Rombak Kepimpinan Militer Ukraina

Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Sri Juliati
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Valeriy Zaluzhnyi (kiri) saat berbicara dalam konferensi pers di Kyiv pada 26 Desember 2023 dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berbicara kepada mahasiswa Ukraina di Kyiv pada 22 Januari 2024. - Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky memebenarkan bahwa dirinya berencana merobak kepemimpinan militer dan politik pemerintahannya.

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky memebenarkan bahwa dirinya berencana merobak kepemimpinan militer dan politik pemerintahannya.

Pernyataan Zelensky dalam sebuah sesi wawancara yang disiarkan di RAI TV Italia, disiarkan pada Minggu (5/2/2024) malam, menyusul spekulasi yang telah berkembang dalam beberapa minggu belakangan bahwa dirinya berniat mencopot Panglima Tertinggi Militer Ukraina, Valery Zaluzhny.

"Awal yang baru diperlukan," ucap Zelensky, dikutip dari Al Jazeera.

"Ini bukan tentang satu orang, tetapi tentang arah kepemimpinan negara," lanjutnya.

Zelensky berusaha mengabaikan dampaknya ketika berkomentar mengenai perombakan tersebut.

“Kalau kita bicara ini yang saya maksud adalah pergantian sejumlah pemimpin negara, bukan hanya di satu sektor seperti militer,” ujarnya.

Zaluzhny ditunjuk oleh Zelensky beberapa bulan sebelum Rusia menginvasi pada Februari 2022.

Pria tersebut merupakan sosok yang populer di kalangan tentara dan masyarakat luas.

Menanggapi spekulasi yang makin panas diperbincangkan, Panglima Tertinggi Militer Ukraina itu membantah spekulasi bahwa dia mempunyai ambisi politik.

Dia dan presiden telah berselisih selama beberapa waktu mengenai cara perang, karena negara tersebut bergulat dengan persediaan amunisi yang terbatas, kekurangan personel setelah serangan balasan yang gagal, dan kebutuhan akan lebih banyak pasukan.

"Jika kita ingin menang, kita semua harus bergerak ke arah yang sama, yakin akan kemenangan, kita tidak boleh berkecil hati, biarkan tangan kita terkulai, kita harus memiliki energi positif," ucap Zelensky.

Baca juga: Perang Rusia-Ukraina Hari Ke-713, Zelensky Ingin Perpanjang Darurat Militer Selama 90 Hari

Spekulasi telah mencengkeram Ukraina selama berminggu-minggu mengenai posisi Zaluzhny dan hubungannya dengan presiden ketika perang melawan invasi Rusia, yang mendekati peringatan dua tahun.

Pada akhir tahun lalu, Zelensky mengatakan dia telah menolak permintaan militer untuk memobilisasi hingga 500.000 orang dan menuntut untuk mengetahui bagaimana hal itu akan diorganisir dan dibayar.

Ketegangan antara kedua pria tersebut juga dipublikasikan tahun lalu setelah sang jenderal mengatakan kepada The Economist dalam sebuah wawancara bahwa perang telah menemui jalan buntu.

Klaim tersebut mendapat bantahan keras dari Zelensky.

Laporan-laporan media yang belum terkonfirmasi pekan lalu menyebutkan bahwa sang jenderal telah menolak permintaan presiden untuk mengundurkan diri.

Komandan Pasukan Darat Oleksandr Syrsky dan Kepala Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina Kyrylo Budanov adalah dua kandidat utama untuk menggantikan Zaluzhny sebagai panglima tertinggi, menurut spekulasi.

Outlet berita Ukraina, Ukrainska Pravda melaporkan pada hari yang sama bahwa Zelensky juga mempertimbangkan untuk memecat Kepala Staf Umum Serhii Shaptala.

Dalam perkembangan terpisah, Zelensky meminta agar darurat militer dan mobilisasi umum diperpanjang lagi selama 90 hari.

Zelensky mengajukan rancangan undang-undang kepada parlemen Ukraina pada Minggu (5/2/2024), dikutip dari The Guardian.

Proposal tersebut dimaksudkan untuk memperpanjang darurat militer dan mobilisasi militer di negara tersebut ketika invasi besar-besaran Rusia mendekati dua tahun.

Dikutip Rferl, jika disetujui oleh anggota parlemen Ukraina, akan tumpang tindih dengan siklus pemilihan presiden Ukraina.

Pemungutan suara akan diadakan bulan depan tetapi secara konstitusional dilarang dilakukan ketika negara tersebut berada di bawah darurat militer.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini