Aisah Putri Budiatri, peneliti di Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menilai wajar bila lobi-lobi politik segera dilakukan tak lama setelah pemungutan suara.
Ini terutama melihat hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei yang menunjukkan kemenangan Prabowo-Gibran dan besarnya total perolehan suara partai-partai dari dua kubu pasangan lain.
"Kalau melihat komposisi di parlemen, yang masuk jadi pendukung pasangan [nomor urut] 1 dan 3 itu juga memiliki suara yang besar di parlemen," kata Aisah.
"Artinya, dia punya pengaruh dan signifikansi yang besar nanti di parlemen kalau memang kemudian mereka semua oposisi."
"Maka ya pasti ada gerak cepat dari Jokowi, apalagi ketika posisinya masih sentral, masih menjadi presiden."
Peran sentral Jokowi dalam pembentukan koalisi
Dradjad Wibowo, anggota dewan pakar tim kampanye Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, mengeklaim telah terjadi pembicaraan antara pimpinan partai "layer kedua" dari tiga kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden soal koalisi pemerintahan lima tahun ke depan.
Pimpinan "layer kedua" yang dimaksud adalah para wakil ketua umum, sekretaris jenderal, dan ketua dewan pakar dari berbagai partai politik atau parpol.
"Untuk kabinet secara keseluruhan, Pak Prabowo kan sudah menyampaikan, nomor 1, nomor 3, kalau memang cocok, klop, bisa [dilibatkan]. Tapi tentu akan ada pembicaraan antar-parpol dulu," kata Dradjad pada BBC News Indonesia pada Jumat (23/2).
"Kalau di layer kedua pimpinan parpol itu sudah ada [pembicaraan], tapi di level ketua umum memang belum ada."
Menurutnya, Presiden Joko Widodo bersama Prabowo, Gibran, dan para ketua umum partai bakal bersama-sama memutuskan susunan kabinet pemerintahan baru.
Keterlibatan Jokowi dalam seleksi menteri, katanya, penting untuk memuluskan transisi pemerintahan dan rencana Prabowo-Gibran untuk "melanjutkan, memperluas, dan menyempurnakan" program-program yang telah berjalan saat ini.
Apalagi, Prabowo-Gibran juga memiliki delapan program prioritas — disebut Program Hasil Terbaik Cepat, termasuk pemberian makan siang dan susu gratis di sekolah yang membutuhkan dana besar serta pembentukan Badan Penerimaan Negara, yang bakal fokus menggenjot penerimaan perpajakan dan non-pajak.
Makanya, kepala negara telah memulai pendekatan dengan ketua umum partai politik dari kubu pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, kata Dradjad.