Baca tanpa iklan
Setelah partai pemerintah memenangkan 55 dari 58 kursi senat dalam pemilihan legislatif 25 Februari silam, bekas Perdana Menteri Hun Sen direncanakan kembali ke politik praktis sebagai presiden Senat Kamboja, menurut hasil rekapitulasi sementara oleh Komite Pemilihan Nasional, Senin (26/2).
Dengan hasil tersebut, Partai Rakyat Kamboja, CPP, menguasai kedua kamar di parlemen, termasuk semua kecuali empat dari 1.652 kepala daerah.
Pemilu Senat diselanggarakan secara tidak langsung. Sebanyak 58 senator dipilih oleh lebih dari 11.000 anggota dewan komunal dan Parlemen Kamboja.
Masing-masing bersama Raja Norodom Sihamoni, parlemen juga berhak menentukan dua senator tambahan.
Hun Sen mengundurkan diri sebagai perdana menteri pada tahun lalu setelah lebih dari empat dekade berkuasa.
Dia mewariskan jabatannya kepada anak tertuanya, Hun Manet, yang juga seorang purnanwirawan jenderal. Sebagian besar anggota kabinet pemerintahan saat ini merupakan anak atau saudara kandung milik orang kuat Kamboja itu.
Setelah lengser, Hun Sen tetap menjabat sebagai presiden CPP dan menduduki posisi kepala dewan penasehat negara yang setara dengan jabatan perdana menteri.
Tapi meski berlimang kekuasaan, dia tetap mengincar posisi presiden Senat.
Manuver untuk mengontrol kerajaan?
Juru bicara CPP Sok Eysan membenarkan kabar kembalinya Hun Sen sebagai presiden Senat pada April mendatang.
Jabatan itu menempatkannya sebagai "kepala negara de facto," selain juga kepala kepala negara resmi jika Raja Norodom Sihamoni berada di luar negeri, kata Sophal Ear, guru besar studi Kamboja di Arizona State University.
"Hun Sen menginginkan jabatan yang memberikan kapasitas resmi di dalam politik Kamboja," ujarnya. "Jabatan ini melanjutkan pengaruh politiknya."
Salah satu alasan kenapa Hun Sen ingin menguasai Senat diyakini berpusar pada Kerajaan, institusi terakhir yang belum sepenuhnya dikuasai dinasti Hun.
Sebagai presiden Senat, dia akan bisa mengontrol kebijakan raja dari dekat.
Raja Sihamoni dikenal acap pergi berobat ke Cina, setiap kali pemerintah Kamboja ingin meloloskan rancangan Undang-undang kontroversial.
Dengan absennya raja, presiden Senat berwenang menandatangani pengesahan UU.