Jokowi Serukan Bela Palestina di Australia, Gerbang Pronas: Dukungan Indonesia Perlu Lebih Progresif

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gerakan Kebangkitan Produk Nasional (Gerbang Pronas) menanggapi seruan Presiden Joko Widodo dalam KTT Asean-Australia terkait solidaritas terhadap Palestina.

Ketua Gerbang Pronas, Fuad Adnan mengatakan Presiden Jokowi semestinya mengambil langkah konkret untuk menghentikan kejahatan Israel di Palestina.

“Kami mengapresiasi konsistensi sikap Presiden Jokowi soal Palestina. Tetapi semestinya dukungan Indonesia yang digerakkan Presiden Jokowi bisa lebih progresif. Misalnya dengan mendorong kehadiran pasukan perdamaian internasional di Palestina atau menggalang langsung solidaritas internasional untuk menghentikan pembunuhan di Palestina,” ucap Fuad dikutip dari Antara, Jumat (6/3/2024) sore.

Baca juga: Suara Lantang Indonesia di ICJ: Kematian 30 Ribu Jiwa Tak Cukup Buat Israel, Rafah Juga Mau Digempur

Gerbang Pronas mengajak Presiden Jokowi ikut mendukung seruan aksi boikot produk terafiliasi Israel.

Pasalnya agresi Israel ke Jalur Gaza semakin brutal dan melanggar hukum internasional.

Israel tak hanya memblokir masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, Israel bahkan menembaki kerumunan warga Palestina yang mengantre makanan dan bantuan kemanusiaan lainnya di Gaza.

Sekitar 127 warga Palestina terbunuh. Memasuki bulan kelima pada Kamis (7/3). Per Rabu, tercatat 30.717 warga Palestina meninggal dunia imbas agresi tersebut.

Baca juga: Penampakan Bukti Peluru NATO di Tubuh Warga Palestina yang Dibantai Israel Saat Tunggu Bantuan

Fuad menilai, aksi boikot mampu menjadi alat tekan bagi para pendukung kejahatan genosida Israel, di Indonesia pun telah dipertegas dengan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.

Adanya fatwa tersebut, masyarakat Indonesia secara masif melakukan boikot produk yang terafiliasi Israel  mengalami kerugian secara signifikan dan secara perlahan semakin mengancam perekonomian Israel.

“Harapan kami, Presiden Jokowi juga ikut menyerukan untuk memboikot produk terafiliasi Israel. Apalagi dengan keberadaan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, gerakan boikot ini semestinya mampu menjadi gerakan yang meluas dan dapat menjadi alat tekan bagi personal dan perusahaan-perusahaan pendukung aksi keji Israel di Palestina,” ujarnya.

Mengutip data Al Jazeera pada 2018 lalu, aksi boikot yang berlangsung di seluruh dunia mampu menimbulkan kerugian hingga Rp 11,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp 180,48 triliun.

Pada momentum terakhir, Fuad memprediksi aksi boikot produk Israel dan produk terafiliasi Israel ini mampu membuat perekonomian Israel menjadi sangat terganggu.

“Perkiraan saya, dampak aksi boikot produk Israel dan produk terafiliasi Israel pada momentum kali ini benar-benar dahsyat menganggu perekonomian negara Israel tersebut,” tutur dia.

Sependapat Fuad, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menegaskan, semua produk yang berasal dari Israel atau perusahaan yang mendukung Israel hukumnya haram untuk dibeli. 

Anwar juga menyarankan agar pemerintah memblokir produk-produk Israel. Namun, ia juga menyadari bahwa tidak semua produk bisa diblokir, terutama produk-produk yang memiliki urgensi tinggi seperti alat dan material. Untuk produk makanan bisa diganti dengan produk lokal atau dari negara lain yang lebih mendukung keadilan.

Menurut Anwar Abbas, boikot terhadap produk-produk Israel merupakan bentuk protes terhadap tindakan biadab Israel terhadap Palestina. Ia mengecam tindakan Israel yang dianggap tidak menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan.

(oln/antara/*)