TRIBUNNEWS.COM - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken, mengatakan AS mengajukan rancangan resolusi ke Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera di Jalur Gaza.
"Kami telah mengajukan rancangan resolusi ke Dewan Keamanan yang menyerukan gencatan senjata segera terkait dengan pembebasan sandera di Jalur Gaza," kata Antony Blinken dalam konferensi pers, Kamis (21/3/2024).
Ia menyatakan harapannya bahwa rancangan resolusi tersebut akan mendapat dukungan dari negara-negara.
Hal ini terjadi setelah adanya berita AS menyerahkan versi amandemen rancangan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB mengenai agresi Israel di Jalur Gaza.
Rencananya, rencana tersebut akan dipresentasikan minggu ini dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB.
Rancangan resolusi tersebut menekankan perlunya gencatan senjata segera dan berkelanjutan untuk melindungi warga sipil dari semua pihak, dikutip dari Anadolu.
Gencatan senjata itu berlaku dalam kerangka perjanjian untuk membebaskan tahanan dan memungkinkan terciptanya perdamaian abadi untuk meringankan penderitaan warga sipil.
Langkah ini juga dilakukan ketika Menteri Luar Negeri AS memulai kunjungannya yang keenam di Timur Tengah sejak dimulainya agresi Israel di Jalur Gaza.
Kemarin, Rabu (20/3/2024), Antony Blinken tiba di Jeddah untuk mengadakan pembicaraan dengan pejabat senior Arab Saudi.
Antony Blinken juga dijadwalkan untuk mengunjungi Mesir pada Kamis.
Kunjungan tersebut untuk membahas situasi di Jalur Gaza, termasuk memastikan perjanjian gencatan senjata dan meningkatkan masuknya bantuan kemanusiaan.
Baca juga: Menlu AS Antony Blinken akan Kunjungi Arab Saudi dan Mesir, Bahas soal Jalur Gaza
Puluhan Pejabat AS Desak Joe Biden
Sebelumnya, tekanan terhadap pemerintah AS telah meningkat seiring memburuknya situasi di Jalur Gaza.
Puluhan pejabat AS mendesak Presiden AS, Joe Biden, untuk mengambil sikap lebih keras terhadap Israel.
Hampir 70 mantan pejabat, diplomat, dan personel militer AS memperingatkan Israel akan konsekuensi yang mengerikan jika mereka merampas hak warga Palestina dengan mendirikan pemukiman di Tepi Barat.
"AS harus siap mengambil tindakan nyata untuk memerangi praktik-praktik tersebut, termasuk memberlakukan pembatasan terhadap pemberian bantuan (AS) (kepada Israel) sesuai dengan hukum dan kebijakan AS,” kata kelompok itu dalam surat terbuka kepada Joe Biden, dikutip dari Sky News.
Surat tersebut mencerminkan memburuknya situasi di Jalur Gaza, di mana lebih dari 30.000 warga Palestina meninggal dunia dalam serangan Israel dan meningkatnya ketidakpuasan di AS sebagai sekutu utama Israel.
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)
Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel