Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Israel hanya mampu mendatangkan 1.100 pekerja asing di sektor konstruksi, padahal diperkirakan Israel membutuhkan lebih dari 80.000 orang akibat krisis kekurangan pekerja.
Hal ini terjadi setelah Israel melarang warga Palestina untuk bekerja di Israel, menyusul Operasi Banjir Al-Aqsa yang diluncurkan oleh Hamas pada Oktober tahun lalu.
Sementara perusahaan konstruksi Israel dan pemerintah Israel saling tuduh sebagai dalang kegagalan perekrutan pekerja asing.
"Industri konstruksi sedang mengalami kondisi terburuk yang pernah ada, dengan kekurangan tenaga kerja yang parah, karena otoritas pendudukan menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk mendatangkan pekerja dari Uzbekistan dan Sri Lanka namun tidak berhasil," menurut media Israel, Calcalist, Selasa (2/4/2024).
Laporan tersebut mengindikasikan selama enam bulan sejak dimulainya perang di Gaza dan Israel yang memecat pekerja Palestina, hanya sekitar 1.100 pekerja baru yang tiba di Israel untuk menggantikan pekerja Palestina.
"Sehubungan dengan Uzbekistan, Israel ingin mengirimkan delegasi penuh untuk menguji para pekerja Uzbekistan, dan kemudian membatalkan tes tersebut," menurut laporan itu.
Di Sri Lanka, perekrutan juga tidak berhasil dan hanya beberapa ratus pekerja yang tiba.
Bahkan India, yang menjadi fokus utama untuk mendatangkan pekerja asing di Israel, disebut ada yang tidak beres dengan proses perekrutan pekerja di sana.
Perusahaan Swasta dan Pemerintah Israel Saling Tuduh
Kementerian Konstruksi dan Perumahan Israel serta Otoritas Kependudukan dan Imigrasi Israel mendapat tekanan besar terkait berkas kebutuhan pekerja di Israel, yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Kementerian Konstruksi dan Perumahan, Yehuda Morgenstern.
Namun Yehuda Morgenstern malah menuduh pihak swasta mencegah mempekerjakan pekerja asing dan bertindak berdasarkan kepentingan mereka untuk memaksimalkan keuntungan.
Baca juga: Cerita Warga India Ingin Kerja Gantikan Warga Palestina di Israel: Rela Mati Daripada Hidup Miskin
"Perusahaan tenaga kerja adalah salah satu pelakunya. Kami telah menggandakan kuota pekerja asing menjadi 65.000. Mereka telah memilih 20.000 pekerja untuk kami, sementara hanya sejumlah kecil telah memasuki negara ini... Mengapa perusahaan tidak menarik cukup banyak pekerja?" kata Yehuda Morgenstern dalam konferensi pers pada akhir Maret lalu.
Di sisi lain, Eldad Nitzan, ketua Asosiasi Perusahaan Tenaga Kerja di Industri Konstruksi, menggambarkan pernyataan Yehuda Morgenstern sebagai tidak akurat.
“Sampai hari ini kami telah mengambil setiap pekerja yang mereka tawarkan kepada kami,” kata Eldad Nitzan, mengacu pada perjanjian bilateral antara Israel dan negara pemasok pekerja, seperti diberitakan Al Araby.
Eldad Nitzan menjelaskan bahwa 15 pekerja asing tiba setiap minggunya di Israel dan pada pertengahan Mei, 9.000 pekerja yang direkrut dari India akan tiba.
“Kami tidak mempunyai kemampuan untuk mempercepat kedatangan pekerja dari India. Butuh waktu satu bulan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan satu bulan lagi untuk setiap pekerja tiba dan menghadap notaris. Selain itu, sekitar dua bulan terbuang sia-sia untuk mendapatkan formulir penawaran pertama," katanya.
Kegagalan merekrut pekerja terjadi meskipun jumlah perusahaan perekrutan meningkat dua kali lipat dari sekitar 40 perusahaan sebelum perang menjadi 88 perusahaan saat ini, menurut Direktur Jenderal Kementerian Konstruksi dan Perumahan.
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)
Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel