Baca tanpa iklan
Meskipun perintah tersebut mengikat secara hukum, pengadilan tidak memiliki polisi untuk menegakkannya.
Saat membacakan keputusan Mahkamah Internasional atau Pengadilan Dunia, presiden badan tersebut, Nawaf Salam, mengatakan tindakan sementara yang diperintahkan pengadilan pada bulan Maret tidak sepenuhnya mengatasi situasi di wilayah kantong Palestina yang terkepung saat ini, dan kondisi telah dipenuhi untuk perdamaian.
"Israel harus segera menghentikan serangan militernya, dan tindakan lain apa pun di Kegubernuran Rafah, yang dapat berdampak pada kondisi kehidupan kelompok Palestina di Gaza yang dapat menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian,” kata Salam, Jumat, dikutip dari Al Jazeera.
Ia menyerukan Israel untuk segera menghentikan serangan militernya, dan tindakan apa pun lainnya di Kegubernuran Rafah, yang dapat berdampak pada kondisi kehidupan kelompok Palestina di Gaza yang dapat menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian.
Sebagai informasi, para pejabat AS dalam menekan Israel telah menyatakan bahwa operasi besar adalah sebuah garis merah yang akan merusak negosiasi yang terhenti mengenai kesepakatan untuk mengembalikan sandera Israel yang disandera oleh Hamas dan akan menyebabkan Biden untuk lebih lanjut menarik kembali persenjataan apa yang akan ia kirim ke Israel.
Baca juga: Israel Kecolongan, Pemimpin Hamas Yahya Sinwar Periksa Pasukan dan Jalan-Jalan di Jalur Gaza
Pada awal bulan ini, Gedung Putih diketahui mengumumkan akan menghentikan pengiriman sekitar 3.500 bom, termasuk bahan peledak berukuran besar seberat 2.000 pon yang menurut pemerintahan Joe Biden menyebabkan kematian warga sipil.
Namun, sikap di Gedung Putih tampaknya mengalami perubahan penting minggu ini setelah Sullivan kembali dari kunjungannya ke Israel, di mana dia mengatakan bahwa dia telah diberi pengarahan mengenai “penyempurnaan” dalam rencana Israel untuk membasmi Hamas di Rafah, dan di Arab Saudi.
Selama pembicaraan Sullivan dengan Netanyahu dan pejabat lainnya selama perjalanan tersebut, pihak Israel menyampaikan banyak kekhawatiran Biden tentang rencananya untuk Rafah.
Hal itu menurut seorang pejabat senior pemerintah AS yang meminta agar tidak disebutkan namanya untuk membahas masalah sensitif tersebut.
Baca juga: Media Israel: Yordania Tolak Hamas Buka Kantor di Negaranya Kalau Terpaksa Pindah dari Qatar
Pejabat itu mengatakan, pemerintah AS tidak memberikan lampu hijau pada rencana Israel tersebut.
Namun, perubahan perencanaan yang dilakukan para pejabat Israel menunjukkan bahwa mereka menanggapi kekhawatiran Biden dengan serius.
Penilaian tersebut mungkin tidak memberikan banyak penghiburan bagi warga Palestina yang masih terjebak di Rafah – bagian paling selatan Jalur Gaza di perbatasan dengan Mesir, dan merupakan lokasi persimpangan penting untuk bantuan.
Lebih dari 1 juta orang mencari perlindungan di sana dalam beberapa bulan terakhir setelah melarikan diri dari pertempuran di tempat lain, namun sekitar 900.000 orang telah meninggalkan kota tersebut.
(Tribunnews.com/Nuryanti)
Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel