Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ukraina tidak akan menanggapi proposal gencatan senjata yang ditawarkan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Otoritas Ukraina beranggapan tawaran Putin itu bukan tawaran perdamaian melainkan ultimatum.
“Tidak akan ada kompromi mengenai kemerdekaan atau integritas wilayah,” ujar Andriy Yermak, kepala kantor kepresidenan Ukraina, kepada wartawan pada pertemuan puncak perdamaian Ukraina di Bürgenstock, Swiss, Sabtu (15/6/2024).
“Ultimatum tidak akan berhasil bagi Ukraina, dan rakyat kami telah membuktikannya di medan perang dalam dua tahun terakhir,” kata Yermak, dilansir POLITICO.
Sebelumnya pada hari Jumat (14/6/2024), Putin mengeluarkan proposal untuk mengakhiri perang dengan Ukraina, yang dimulai sejak Februari 2022 lalu.
Putin mengajukan syaratnya kepada Ukraina, yakni, Ukraina harus menyerahkan 4 wilayah yang dicaplok Ukraina, serta Ukraina harus berjanji tidak akan bergabung dengan NATO.
“Segera setelah Kyiv setuju untuk menarik diri sepenuhnya dari Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhzhia dan memulai proses ini, kami siap untuk memulai negosiasi,” kata Putin pada hari Jumat.
Putin juga menuntut agar Barat mencabut semua sanksi terhadap Rusia, dan agar klaim Moskow atas wilayah Krimea, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson diakui secara internasional.
“Jika Kyiv dan Barat menolak, mereka akan bertanggung jawab penuh atas pertumpahan darah lebih lanjut,” kata Putin.
Ukraina pun menolak usulannya.
Konferensi perdamaian lantas digelar di Swiss pada 15-16 Juni 2024.
Baca juga: Putin Mau Damai jika Ukraina Jauhi NATO dan Rusia Rebut 4 Wilayah
Sejumlah negara hadir sedangkan Rusia tidak diundang.
Pada pertemuan tersebut, Ukraina berencana untuk berbicara dengan perwakilan dari 92 negara dan delapan organisasi internasional untuk menyusun rencana bersama tentang bagaimana mewujudkan formula perdamaian 10 langkah Ukraina, kata Yermak.
Meski Rusia dan China tidak hadir, Yermak tetap menyebut konferensi tersebut sebagai kemenangan karena banyaknya peserta dari seluruh benua di dunia, termasuk beberapa negara Afrika dan Global Selatan yang biasanya condong ke Rusia.