Baca tanpa iklan
Jelang pemilihan presiden pada bulan Januari, kekhawatiran meluas di kalangan penduduk Taiwan terhadap intervensi dan campur tangan Cina.
Kekhawatiran tersebut bukan tidak berdasar, mengingat kejadian serupa terjadi pada pemilu sebelumnya.
Cina berusaha membelah Taiwan dengan memperkuat dukungan bagi kelompok pro-Beijing di Taipei, memperlemah partisipasi pemilu dan menciptakan iklim ketakutan di masyarakat.
"Salah satu metodenya adalah perundungan ekonomi,” kata Yuchen Li, koresponden DW di Taipei, sebelum pemungutan suara.
"Karena Cina adalah mitra dagang terbesar Taiwan, maka Beijing menganggap pemungutan suara sebagai pilihan antara kemakmuran atau depresi ekonomi.”
Meski demikian, Cina gagal menghadang terpilihnya Lai Ching-te sebagai presiden, yang selama ini dicap sebagai "aktivis separatis" karena mendukung kemerdekaan Taiwan.
Intervensi pemilu oleh Cina biasanya dilakukan melalui propaganda media. Berbeda dengan agresi militer di laut, perang wacana yang digencarkan Cina sebagian besar luput dari perhatian internasional.
Geopolitik dan media
"Sejak tahun 2018, jumlah media asing di Taiwan meningkat dua kali lipat,” kata Tzung-Han Tsou, kepala biro DW di Taipei, dalam Forum Media Global, GMF, di Bonn, Selasa (18/6).
"Taiwan berada di peringkat ke-27 dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia Reporters Without Borders tahun 2024, sementara Cina berada di peringkat ke-172. Hal ini menunjukkan kedua negara tetangga tersebut mempunyai pandangan yang sangat berbeda mengenai kebebasan pers,” kata Tzung-Han.
"Pada saat yang sama, menurut Pusat Demokrasi dan Keberagaman Swedia, Taiwan menduduki peringkat nomor 1 di dunia sebagai sasaran serangan dari luar negeri, sebagian besar dilakukan oleh Cina,” imbuhnya lagi.
Peserta panel mencakup Billion Lee, direktur organisasi crowdsourcing Cofacts, Hsueh-Li Lee, wakil CEO The Reporter Cultural Foundation dan Mathias Bölinger, kepala penelitian dan investigasi di DW.
Ketiga panelis menekankan pentingnya mempertimbangkan agresi geopolitik Cina dalam konteks strategi media yang bertujuan merusak demokrasi Taiwan.
Reputasi otoriter Cina
Bölinger, yang pernah bekerja di Cina sebagai reporter selama bertahun-tahun, yakin bahwa strategi media oleh Beijing untuk negara-negara seperti Taiwan mencerminkan keterbatasan media di dalam sendiri.
"Antara tahun 2016 dan 2021, saya menyadari bahwa apa yang dilaporkan oleh jurnalis, dan betapa gugupnya pihak berwenang dalam bereaksi terhadap pemberitaan media, menjadi semakin buruk,” katanya.
Periode yang disoroti oleh Bölinger adalah masa kritis bagi Beijing. Selama periode ini, Tiongkok menunjukkan ketegasan di Hong Kong, yang melanggar prinsip "satu negara, dua sistem.”