Menanggapi topik tersebut, Pezeshkian berbicara tentang langkah-langkah yang akan diambilnya untuk melawan sanksi dan cara untuk menetralkannya.
"Saya akan mematuhi undang-undang aksi strategis parlemen untuk menetralkan sanksi," kata Pezeshkian, merujuk pada legislasi yang menyerukan langkah-langkah untuk menjauh dari kesepakatan nuklir 2015 sebagai tekanan kepada negara-negara Barat untuk sanksi yang ilegal.
Kedua rival tersebut, memiliki perdebatan sengit mengenai kebijakan luar negeri.
Pezeshkian sendiri menekankan perlunya dialog dengan pihak lain dalam JCPOA (kesepakatan nuklir Iran dengan negara barat) untuk mengangkat sanksi dari negara-negara barat demi membantu perekonomian.
Jalili membela kebijakan luar negeri yang ditempuh oleh almarhum Presiden Ebrahim Raisi dan mengatakan, bahwa sanksi dapat dinetralkan jika Iran dapat meningkatkan hubungan dengan negara-negara tetangga mereka di Afrika dan Asia.
"Negara Barat berutang banyak kepada Iran dalam hal sanksi dan JCPOA," katanya.
Jalili menambahkan, bahwa pemerintahannya akan memaksa negara-negara Barat untuk mengangkat sanksi tersebut dengan menetralkan dampaknya.
"Meskipun ada sanksi, ada begitu banyak peluang dan potensi pertumbuhan," sambung Jalili.
(Tribunnews.com)