TRIBUNNEWS.COM - Pada Rabu (14/8/2024), Hamas mengumumkan mereka tidak akan berpartisipasi dalam putaran perundingan gencatan senjata Gaza yang dijadwalkan hari ini, Kamis (15/8/2024) di Doha, Qatar.
Hamas menyatakan bahwa proposal tersebut sudah ada di atas meja, dan yang dibutuhkan cuma implementasi.
Seorang pejabat yang mengetahui diskusi tersebut menyebutkan kalau para mediator masih berencana untuk berkonsultasi dengan gerakan Perlawanan Palestina setelahnya, Reuters melaporkan.
"Kelompok Perlawanan memberi tahu para mediator bahwa setiap pertemuan harus didasarkan pada pembicaraan tentang mekanisme implementasi dan penetapan tenggat waktu daripada menegosiasikan sesuatu yang baru,"
"Jika tidak, Hamas tidak menemukan alasan untuk berpartisipasi," jelas Anggota Politbiro Hamas, Osama Hamdan.
Dalam konteks serupa, pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhriv mengatakan kepada Reuters: "Melakukan negosiasi baru memungkinkan pendudukan untuk memaksakan kondisi baru dan menggunakan labirin negosiasi untuk melakukan lebih banyak pembantaian."
"Hamas berkomitmen terhadap proposal yang diajukan kepadanya pada tanggal 2 Juli, yang didasarkan pada resolusi Dewan Keamanan PBB dan pidato Biden, dan gerakan tersebut siap untuk segera memulai diskusi mengenai mekanisme untuk melaksanakannya," tambah Abu Zuhri.
Di satu sisi lain, Washington menilai bahwa perjanjian gencatan senjata masih mungkin terjadi.
Gedung Putih juga memperingatkan bahwa kemajuan cepat diperlukan untuk mencegah perang meningkat lebih lanjut.
Awal pekan ini, Hamas mengaku jika pihaknya menerima usulan gencatan senjata yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada bulan Juni.
Penasihat keamanan nasional AS mengungkapkan bahwa usulan itu sebenarnya adalah usulan Israel, Al Mayadeen melaporkan.
Baca juga: Babak Baru Perundingan Gencatan Senjata Gaza Berlangsung di Doha Hari Ini
Hamas mengatakan bahwa mereka hanya akan menghadiri pembicaraan tersebut jika pembahasannya mengenai proses implementasi.
Delegasi Israel pada pembicaraan gencatan senjata di Doha terdiri dari kepala Mossad David Barnea, Kepala Shin Bet Ronen Bar, dan Kepala Pusat Tawanan Perang dan Orang Hilang, Nitzan Alon, menurut laporan Israel.
"Israel akan mengirim tim negosiasi pada tanggal yang disepakati, yaitu besok tanggal 15 Agustus, untuk menyelesaikan rincian penerapan perjanjian kerangka kerja," kata Juru bicara pemerintah Israel David Mencer kepada wartawan.
Media Israel melaporkan awal pekan ini bahwa Menteri Keamanan Yoav Gallant menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyabotase perundingan gencatan senjata.
"Alasan mengapa kesepakatan penyanderaan terhenti sebagian karena Israel," kata Gallant dalam pengarahan tertutup untuk komite parlemen pada hari Senin.
“Saya dan lembaga pertahanan mendukung opsi [gencatan senjata]” untuk mencegah eskalasi militer dengan Hizbullah, daripada berbicara tentang 'kemenangan total' dan semua omong kosong itu," kata Menteri Keamanan tersebut, mengacu pada frasa yang terus-menerus diulang Netanyahu.
(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)