Para Pejabat Israel Menentang Penerapan Pemerintahan Militer di Gaza, Bisa Tekor Rp 85 Triliun Per Tahun

 
 
TRIBUNNEWS.COM - Otoritas Penyiaran Israel, KAN, Sabtu (31/8/2024) melaporkan kalau para pejabat keamanan Israel menentang penerapan pemerintahan militer di Jalur Gaza.

Mereka yakin kalau hal ini akan memerlukan biaya sebesar 20 miliar shekel (sekitar 5,5 miliar dolar AS atau setara Rp 85,42 Triliun) setiap tahunnya dan 400 pekerjaan tambahan di ketentaraan mereka.

Pihak berwenang menambahkan, dengan mengutip sumber yang sama,  mengelola sektor ini berarti bertanggung jawab atas 2,3 juta orang dan memerlukan 5 tim militer permanen di Gaza, sebuah biaya ekstra besar di tengah ekonomi negara yang merosot karena perang.

Baca juga: Bukti Terbaru Ekonomi Israel Kian Melorot Gegara Perang Gaza, Iran Bisa Bikin Tel Aviv Tambah Boncos

Israel telah melanjutkan perangnya di Gaza dengan dukungan Amerika selama sekitar 11 bulan, dan para ahli internasional menggambarkannya sebagai genosida, dengan puluhan ribu orang meninggal, terluka, dan hilang, sebagian besar dari mereka adalah anak-anak dan perempuan.

Konflik juga membuat hampir seluruh keluarga Palestina terhapus dari catatan sipil, dan hampir 70 persen infrastruktur sipil, termasuk rumah, sekolah, dan rumah sakit, hancur.

Baca juga: Panglima Perang Israel dan Bos Mossad Keberatan Prajurit IDF Tetap Bertahan di Koridor Philadelphia

Kendali Jangka Panjang atas Jalur Gaza

Penolakan wacana pemerintahan militer di Jalur Gaza ini merujuk pada laporan pers Israel yang menyatakan kalau tentara IDF menciptakan posisi baru dengan nama “Kepala Upaya Kemanusiaan Sipil di Jalur Gaza,” untuk mengambil alih pengelolaan aspek kemanusiaan dan koordinasi urusan sipil, dalam sebuah langkah yang bertujuan untuk menstabilkan pendudukan di Jalur Gaza. untuk jangka waktu yang lama.

Surat kabar Yedioth Ahronoth menyebutkan bahwa Brigadir Jenderal Elad Goren akan mengambil posisi baru ini, dan menambahkan bahwa posisi ini setara dengan posisi kepala Administrasi Sipil Israel di Tepi Barat.

"Tentara Israel berencana untuk mendirikan posisi baru dalam jajarannya yang bertujuan untuk mengawasi kendali jangka panjang atas Jalur Gaza," kata laporan situs berita berbahasa Ibrani Ynet pada tanggal 29 Agustus.

Keputusan itu muncul "tanpa adanya tujuan strategis yang jelas untuk masa depan Jalur Gaza," tulis media berbahasa Ibrani itu.

"Tentara Israel kemarin mulai menerima kenyataan bahwa tanggung jawabnya atas Jalur Gaza akan berlanjut selama bertahun-tahun dan akan meluas, dan sekitar dua juta warga Palestina akan tetap berada di bawah tanggung jawabnya," tambah laporan itu.

Perwira Israel Elad Goren telah dipilih untuk penunjukan ini, Ynet mengungkapkan. Goren adalah seorang veteran unit Kementerian Pertahanan, Koordinator Kegiatan Pemerintah di Wilayah (COGAT).

Menurut Ynet, ia akan mengambil peran yang sama di Gaza seperti kepala cabang Tepi Barat COGAT, Jenderal Israel Hisham Ibrahim.

“Jabatan baru ini bukan untuk pamer … Jabatan ini akan memegang peran penting selama bertahun-tahun mendatang … Siapa pun yang percaya bahwa kontrol dan intervensi Israel di Jalur Gaza akan segera berakhir, baik dengan menghentikan atau tidak menghentikan pertempuran dan kemundurannya, atau bahkan dengan atau tanpa kesepakatan, keliru,” kata seorang pejabat keamanan senior kepada media tersebut.

Laporan tersebut menjelaskan bahwa Goren akan menangani masalah logistik harian seperti pengiriman bantuan kemanusiaan, memperbaiki infrastruktur yang hancur, dan menghubungi organisasi bantuan internasional.