TRIBUNNEWS.COM -- Ukraina mencopot sementara seorang pejabat tinggi militernya. Roman Gladky, Kepala Staf Pasukan Sistem Tak Berawak (USF) ditangguhkan dari jabatannya pada Selasa (3/9/2024).
Pencopotan tersebut terhitung astu pekan dari pemecatan Kepala Staf Angkatan Udara Ukraina Letnan Jenderal Mykola Oleshchuk setelah jatuhnya pesawat F-16 Ukraina saat menghalau serangan Rusia pada akhir Agustus lalu.
Pencopotan tersebut diumumkan oleh Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Selasa malam setelah rapat Komite Keamanan Verkhovna Rada (DPR-nya Ukraina).
Baca juga: Perang Rusia-Ukraina Hari ke-924: Para Menteri Mundur, Zelensky Rombak Kabinet Lagi
Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Oleksandr Syrsky meminta Dinas Keamanan Ukraina (SBU) untuk melakukan pemeriksaan khusus tambahan.
Pencopotan tersebut dilakukan setelah Gladky disinyalir memiliki keluarga yang berkewarganegaraan Rusia.
Ukraina telah menangguhkan kepala staf pasukan pesawat nirawaknya menyusul laporan bahwa keluarganya tinggal di Rusia.
"Gladky akan ditangguhkan dari tugas resminya selama pemeriksaan," tambah Staf Umum.
Pencopotan ini dilakukan setelah Ukraina mengalami tekanan bahwa keluarga Gladky merupakan warga negara Rusia.
Media-media di negara itu yang sebelumnya meragukan kemampuan Gladky dalam mengembangkan drone militer, kini menambah tekanan dengan menuding Ukraina memelihara 'musuh dalam selimut'.
Presiden Volodymyr Zelensky membentuk USF dibentuk sebagai cabang militer terpisah dari staf angkatan darat, laut dan udara pada bulan Februari.
Baca juga: Setelah Ejek Main Bareng Reporter Lebih Baik, Stadion Vietnam Jadi Bahan Ledekan Rusia Selanjutnya
Gladky merupakan seorang perwira militer karier, ditugaskan untuk merencanakan USF sejak staf tersebut dibentuk.
Militer Ukraina melakukan penyelidikan setelah media Ukraina melaporkan bahwa istri Gladky memiliki paspor Rusia dan tinggal di Krimea setelah semenanjung itu dianeksasi Rusia pada tahun 2014.
Bahkan pihak penyelidik menemukan bukti bahwa anak perempuan Gladky telah berpartisipasi dalam kompetisi renang di bawah bendera Rusia.
Kiev menganggap Krimea berada di bawah pendudukan ilegal dan melarang kunjungan tidak sah ke semenanjung itu.