Gilirian Oman Dukung Mesir, Kutuk Israel Soal Koridor Philadelphia, Normalisasi dengan Negara Arab Buyar?

TRIBUNNEWS.COM - Kesultanan Oman pada Rabu (4/9/2024) menyatakan solidaritas dan dukungan penuhnya terhadap Republik Arab Mesir dalam menolak dan mengutuk pernyataan yang dibuat oleh pemerintah pendudukan Israel mengenai “Koridor Philadelphia” di Jalur Gaza.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri hari ini, Oman memperingatkan implikasi dari pernyataan provokatif tersebut.

Baca juga: Israel Bikin Marah Dua Negara Tetangga, Yordania Bela Mesir Soal Koridor Philadelphia 

"Pernyataan ditujukan untuk merusak upaya mediasi yang dilakukan oleh Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat untuk mencapai gencatan senjata permanen yang mengakhiri penderitaan rakyat Palestina, memungkinkan mereka untuk memperoleh semua hak mereka yang sah dan mendirikan negara merdeka mereka,” tulis pernyataan itu.

Sebelumnya, dukungan terhadap Mesit juga dilontarkan negara-negara Arab termasuk Yordania dan Kuwait.

Kementerian Luar Negeri Yordania, mengatakan tuduhan Netanyahu "tidak berdasar".

Menurut Yordania, Netanyahu melakukannya untuk menghalangi negosiasi gencatan senjata yang sedang berlangsung, di mana Mesir merupakan mediator utama.

Qatar, Arab Saudi, dan Dewan Kerjasama Teluk juga mengutuk pernyataan Netanyahu, yang bersikeras agar Israel terus berada di koridor di sepanjang perbatasan Gaza-Mesir.

Baca juga: Pakar Militer: Agresi Besar-besaran Israel di Tepi Barat Persis Buku A Place Under The Sun Netanyahu

Ancam Proyek Normalisasi Israel-Arab yang Digagas AS

Kecaman dari negara-negara Arab atas pendudukan Israel terhadap Koridor Philadelphia ini merupakan ancaman nyata dari proyek normalisasi Israel-Arab yang susah payah diupayakan sekutu terbesar negara pendudukan tersebut, Amerika Serikat (AS).

AS berulang kali menyatakan kalau proyek normalisasi ini sudah mendekati tahap akhir -khususnya dengan Arab Saudi- meski pada kenyataannya inisiasi itu mendapat resistensi besar, khususnya dari rakyat negara-negara Arab yang bersangkutan.

Pada Juli silam, rencana normalisasi Israel-Arab Saudi ini nyaris berantakan karena ulah pemukim ekstremis Yahudi Israel yang dilaporkan mulai mendirikan pos pemukiman baru di wilayah utara Lembah Jordan, Tepi Barat.

Aksi pendudukan dan perampasan tanah untuk dijadikan pemukiman baru warga Israel ini disinyalir akan membuat Arab Saudi makin kehilangan niat (hilang feeling/Ilfil)untuk meneruskan proses normaliasasi.

Arab Saudi mengisyaratkan, normalisasi akan terjadi jika solusi dua negara terwujud dengan pengakuan adanya negara Palestina.

Perampasan tanah ini, menurut Arab Saudi, adalah penghalang besar bagi terwujudnya solusi dua negara tersebut.

Aksi-aksi ini sangat ditentang oleh Arab Saudi.

Pada akhir Maret lalu, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyatakan kecamannya sesuai Israel menyita 800 hektare tanah di Tepi Barat yang diduduki.

"Kerajaan Arab mengecam keras pengumuman pendudukan Israel," kata pernyataan Kementerian, dikutip dari Al Arabiya.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menekankan “tindakan tersebut melanggar hukum internasional dan resolusi yang relevan," Saudi Press Agency (SPA) melaporkan.

"Tindakan Israel merusak peluang perdamaian yang adil dan berkelanjutan, berdasarkan solusi dua negara," jelas pernyataan tersebut.

Arab Saudi juga meminta komunitas internasional untuk menghentikan pelanggaran sistematis yang dilakukan pemukim Israel dan meminta Tel Aviv mengembalikan tanah Palestina yang dicaplok.

Israel Sita 800 Hektare di Tepi Barat

Pada pertengahan Maret, Israel mengumumkan menyita 800 hektare tanah di Tepi Barat yang diduduki.

Menteri Keuangan, Israel Bezalel Smotrich mengumumkan penyitaan tersebut pada hari Jumat (21/3/2024).

"Sebanyak 800 hektare itu adalah tanah negara dan akan dibuka bagi pemukiman Yahudi," urainya, dikutip dari Al Mayadeen.

Diketahui, Israel punya rencana untuk membangun ribuan unit permukiman di tanah curian tersebut, termasuk kawasan industri, perdagangan, bahkan lapangan kerja.

Padahal, awal tahun ini saja, Israel telah mencaplok 2.640 dunam (tanah); terdiri dari 2.350 unit di Ma'ale Adumim; 300 di Keidar; dan 694 dalam Efrat, France24 melaporkan.

Israel merebut Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza dalam perang Arab-Israel tahun 1967.

Secara keseluruhan, wilayah-wilayah ini mewakili zona terbesar yang ditetapkan sebagai tanah negara Israel sejak Perjanjian Oslo pertama pada tahun 1993, menurut Peace Now.

Berdasarkan hukum internasional, keberadaan pemukiman di wilayah Palestina adalah ilegal.

Belakangan, pasukan pendudukan Israel (IDF) dengan alasan ancaman keamanan, melakukan serbuan besar-besaran ke Tepi Barat atas dalih menghancurkan infrastruktur perlawanan yang tumbuh di sejumlah wilayah khususnya di Tepi Barat bagian utara seperti Jenin, Tulkarm, dan Tubas.

Namun, operasi militer ini kemudian meluas ke Tepi Barat bagian Selatan seperti wilayah Hebron. Sejumlah analis menyatakan kalau Israel memang berencana untuk mencaplok wilayah Palestina seutuhnya.

Baca juga: Netanyahu Presentasi Peta Kontroversial, Tak Ada Tepi Barat, Israel Mau Caplok Palestina Seutuhnya

(oln/khbrn/*)