Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Kabar mengejutkan datang dari Pemerintah Yordania setelah Perdana Menteri mereka, Bisher Khasawneh, mengajukan pengunduran dirinya pada hari Minggu (15/9/2024)
Pengunduran diri Khasawneh menjadi sorotan karena terjadi kurang dari seminggu setelah pemilihan parlemen digelar pada hari Selasa (10/9/2024).
Meskipun Khasawneh mengundurkan diri dari posisi Perdana Menteri, dirinya akan tetap menjabat dalam kapasitas sementara hingga pembentukan kabinet yang baru.
Menanggapi kabar tersebut, Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein dikabarkan telah menunjuk sosok Jaafar Hassan sebagai calon pengganti Khasawneh.
Dikutip dari Reuters, Jaafar Hassan sendiri bukanlah nama yang asing bagi Raja Abdullah mengingat sosoknya kini menjabat sebagai kepala kantor kerajaan Yordania.
Jaafar Hassan sendiri akan dihadapkan oleh tantangan yang berat setelah ditunjuk untuk menggantikan Khasawneh.
Pria yang pernah menempuh pendidikan di Harvard ini akan menghadapi tantangan dalam mengurangi dampak perang Gaza terhadap ekonomi Kerajaan Yordania.
Yordania adalah salah satu negara yang terkena dampak paling berat akibat terjadinya peperangan di Gaza.
Karena konflik antara Israel dan Hamas tersebut, Yordania mengalami dampak pembatasan investasi dan penurunan tajam dalam bidang pariwisata.
Selain masalah di Gaza, Yordania juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat dalam satu dekade terakhir lantaran masalah pandemi dan konflik di Irak dan Suriah yang terjadi secara berdekatan
Baca juga: Netanyahu Ingin Bangun Tembok Tinggi di Dekat Yordania, Tak Ingin Pejuang Palestina ke Tepi Barat
Ikhwanul Muslimin Dominasi Parlemen Yordania
Sebelumnya pada pemilihan hari Selasa, oposisi Ikhwanul Muslimin yang menjadi sekutu ideologis kelompok Hamas diketahui berhasil memenangkan kursi yang cukup signifikan dalam parlemen.
Ikhwanul Muslimin memenangkan 31 kursi yang ditunjuk langsung oleh Raja Yordania.
Raihan ini menjadi jumlah kursi terbanyak yang didapatkan Ikhwanul Muslim sejak pemerintah Yordania yang menghidupkan kembali sistem parlementer pada tahun 1989.
Raihan ini juga menjadikan Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok politik terbesar di parlemen.
Di negara di mana sentimen anti-Israel sangat tinggi, Ikhwanul Muslimin telah memimpin beberapa protes terbesar di kawasan timur tengah.
Idiologi mereka yang serupa dengan Hamas juga disebut pihak oposisi sebagai faktor yang meningkatkan popularitas mereka di mata Kerajaan dan masyarakat Yordania.
Menurut konstitusi Yordania, sebagian besar kekuasaan masih berada di tangan raja, yang melantik pemerintah dan dapat membubarkan parlemen.
Majelis dapat memaksa kabinet untuk mengundurkan diri melalui pemungutan suara tidak percaya.
(Tribunnews.com/Bobby)